REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Otoritas Arab Saudi mengumumkan penangguhan umrah yang diterapkan untuk mencegah penyebaran covid-19, akan dicabut secara bertahap, Senin (21/9).
Menteri Haji dan Umrah, Mohammed Saleh Benten, mengatakan untuk sementara kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama Kerajaan. Kementeriannya sedang mempelajari rencana tiga babak pemulihan haji secara bertahap.
Dilansir di Arab News, Selasa (22/9), pada fase pertama, warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Kerajaan diizinkan untuk menunaikan ibadah haji kecil ini. Namun, layanan umrah hanya akan beroperasi dengan kapasitas 40 persen dari kapasitas normal.
Kapasitas jamaah yang menjalankan ibadah akan ditingkatkan menjadi 75 persen pada fase kedua. Selanjutnya, pada fase tiga, Saudi akan memulihkan kapasitas penuh dan peziarah dari luar Kerajaan kembali diizinkan melakukan perjalanan umrah.
Kementerian Haji dan Umrah juga menyebut, selama pelaksanaan tiga fase ini, tindakan pencegahan kesehatan yang ketat akan diberlakukan.
Menteri Benten lantas mengatakan, kementerian mendukung semua orang, baik investor dan pekerja, yang terlibat di sektor ini selama transformasi kelembagaan. Pihaknya ingin memberdayakan perusahaan umroh dan organisasi terkait, agar menjadi entitas ekonomi yang kuat serta memberikan layanan berkualitas tinggi melalui aplikasi //I'tamarna//. Aplikasi ini akan memudahkan jamaah untuk merencanakan perjalanannya.
Lebih dari 30 perusahaan lokal dan internasional akan memberikan layanan kepada para peziarah melalui platform elektronik. Platform tersebut memungkinkan penyedia layanan melakukan tindak lanjut yang diperlukan saat melayani jamaah.
Benten juga menambahkan, perusahaan dan lembaga umrah melayani lebih dari 16 juta jamaah dari Kerajaan, wilayah dan seluruh dunia.
Pentingnya registrasi awal umrah ditekankan oleh Menteri Benten. Perusahaan umrah bertanggung jawab melakukan pembelajaran guna mengidentifikasi kebutuhan jamaah, termasuk mereka yang datang melalui negara transit.
"Warga dari 80 negara sekarang dapat mengunjungi Kerajaan untuk Umrah tanpa memerlukan visa dan jumlah ini akan meningkat," ujar Benten.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi, Abddulfattah Mashat, mengatakan telah menyelenggarakan forum dengan tajuk “Mengelola Perubahan Kelembagaan dan Transformasi di Sektor Umrah". Tujuan kegiatan ini untuk memperkaya pengalaman jamaah umrah.
Ekonomi haji dan umrah tidak terbatas pada layanan yang diberikan kepada jamaah. Di luar itu, perekonomian juga berputar dan mencakup pilihan layanan dan logistik lainnya.
Kementerian disebut berusaha mengelola transformasi kelembagaan secara efektif, meningkatkan layanan, memperkaya pengalaman dan memperbesar aspek keberlanjutan sektor untuk melayani lebih banyak jamaah.
Pada 2019, Mashat menyebut 5,3 juta warga Saudi, 6,4 juta ekspatriat, 1,2 juta penduduk negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dan 7,5 juta orang dari belahan dunia lain melakukan umrah.
Ia juga mengatakan, bagi jamaah yang bepergian dari negara lain, sebelumnya harus melalui agen dan perusahaan umrah terdaftar untuk mendapatkan visa dan membuat pengaturan lain. Kementerian sedang mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keseluruhan sistem.
Sebagai bagian dari transformasi sektor yang direncanakan, Mashat mengatakan perusahaan Umrah dapat mengakuisisi perusahaan yang ada dan bergabung dengan mereka atas namanya, atau membentuk entitas baru.
Sehubungan dengan transformasi sektor ini, dia menekankan perlunya bisnis mengubah konsep layanan yang mereka berikan dan mengembangkan model bisnis baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
