REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Media massa lokal Arab Saudi, Arab News, menyebut Kerajaan tengah menyiapkan tiga skema pembukaan kembali umroh secara bertahap. Untuk tahap pertama dan kedua, Saudi mengizinkan warga lokal melaksanakan haji kecil.
Konjen RI Jeddah, Eko Hartono, mengonfirmasi kebenaran berita tersebut. Dalam pelaksanaan umroh tahap pertama, hanya 40 persen jamaah yang diizinkan dari kapasitas normal. Selanjutnya, kapasitas akan dinaikkan menjadi 75 persen dan 100 persen.
"Confirmed, mbak. Pertama dan kedua untuk lokal. Ketiga baru internasional. Untuk tahap 1, informasinya minggu depan tapi kapan pastinya belum tahu," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (22/9).
Yang dimaksud warga lokal adalah Warga Negara Saudi dan mukimin atau ekspatriat dengan izin tinggal. Warga negara di Dewan Kerjasama Teluk (GCC), tidak termasuk kategori tersebut mengingat penerbangan internasional belum sepenuhnya bebas dibuka.
Dalam pelaksanaannya nanti, Konjen Jeddah menyebut calon jamaah harus mendaftarkan diri menggunakan aplikasi yang telah disiapkan. Di tiap tanggal, Kerajaan Saudi sudah menetapkan kuota dan hal tersebut harus dipatuhi. "Mereka pakai platform digital. Jadi calon jamaah memilih kapanmau umroh dan kuotanya per-waktu. Ini agar jaga jarak atau social distancing tetap terjaga," lanjutnya.
Perihal syarat lain yang harus dimiliki calon jamaah, ia menyebut harus melampirkan bukti bebas Covid-19. Selain itu, setiap jamaah yang nantinya menjalankan umrah harus mengikuti protokol kesehatan yang disiapkan Kerajaan Saudi.
Perihal protokol kesehatan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menyiapkan sendiri agar pelaksanaan haji dan umrah berjalan dengan lancar. Terbaru, produk protokol kesehatan Covid-19 ini menunggu sinkronisasi dengan protokol milik pemerintah Arab Saudi.
Mengenai hal tersebut, Konjen Eko menyebut belum mendapatkan informasi apapun. "Belum dapat informasi saya," kata dia.
Dihubungi terpisah, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, M Arfi Hatim, menyebut belum mendapat informasi seputar pembukaan umrah secara bertahap yang ditetapkan Kerajaan Saudi.
Perihal kelanjutan protokol kesehatan yang dibuat, ia menyebut masih dibahas dengan Pusat Kesehatan Haji Kemenkes. Kemenag belum melakukan sosialisasi terkait hal tersebut dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Apapun keputusan Saudi, tentu kita hormati dan ikuti. Protokol kesehatan belum disosialisasikan dengan PPIU. Masih pembahasan," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Subdirektorat Pemantau dan Pengawasan Ibadah umrah dan Haji Khusus, Noer Alya Fitra, menyebut meski Indonesia telah memiliki prodak protokol kesehatan bagi petugas dan jamaah haji umrah, tetap hal tersebut harus disesuaikan dengan produk protokol kesehatan Covid-19 milik Pemerintah Saudi. "Kita tetap mempersiapkan. Jadinya seperti apa kita tetap menunggu dari Pemerintah Arab Saudi. Kita menunggu produk protokol kesehatan Arab Saudi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
