REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir telah mengizinkan pekerjaan kontruksi dimulai kembali setelah penangguhan selama empat bulan. Keputusan ini dikeluarkan setelah satu hari setelah Presiden Mesir Abdel-Fattah El-Sisi menginstruksikan pemerintah mempercepat penerbitan peraturan gedung baru.
"Kegiatan konstruksi akan diizinkan dilanjutkan di Mesir dalam beberapa hari, pihak berwenang dapat meninjau izin bangunan dan menangani pelanggaran konstruksi di seluruh negeri," kata juru bicara kabinet Mesir, dilansir di Ahram Online, Selasa (29/9).
Dalam wawancara telepon dengan saluran satelit Sada Al-Balad pada Senin, Nader Saad mengatakan sebuah komite yang bertugas mengeluarkan peraturan gedung baru akan bertemu dengan Perdana Menteri Mostafa Madbouly. Dia akan menjelaskan kepadanya tentang peraturan baru tersebut sebelum secara resmi disetujui.
Kabinet mengatakan peraturan baru akan dikeluarkan dalam beberapa hari mendatang. Mereka yang telah menerima izin bangunan akan diizinkan untuk melanjutkan pembangunan selama strukturnya tidak lebih tinggi dari empat lantai.
Pemerintah kota Mesir diperintahkan pada akhir Mei menangguhkan penerbitan izin konstruksi baru dan menghentikan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di Kairo, Giza, Qalioubiya, Alexandria, dan kota-kota lain selama enam bulan. Menurut Perdana Menteri, selama beberapa dekade terakhir, Mesir telah mengalami peningkatan konstruksi sembarangan dan tidak berizin di seluruh kota dan desa. Dengan struktur ini 70 persen merupakan klaster perkotaan pada 2011.
Konstruksi ilegal melonjak secara nyata di tengah kekosongan keamanan setelah pemberontakan tahun 2011, dengan banyak orang membangun gedung bertingkat tanpa memperoleh izin yang diperlukan atau mematuhi standar keselamatan. Dalam pertemuan melalui video dengan gubernur hari ini, PM Madbouly menginstruksikan kepada pejabat provinsi untuk menindaklanjuti semua pengaduan yang diajukan oleh warga terkait penyelesaian dengan negara atas pelanggaran bangunan.
Pada Januari, Presiden El-Sisi meratifikasi undang-undang yang mengizinkan warga negara untuk menyelesaikan pelanggaran bangunan dengan negara, dengan pengecualian yang berkaitan dengan standar keselamatan, ketinggian atau tujuan yang diizinkan.
"Kami ingin menutup file ini sepenuhnya dan meminta semua pelanggar melegalkan status (apartemen dan bangunan mereka)," kata perdana menteri.
Dia memuji komitmen yang telah ditunjukkan warga dengan berhenti membangun secara ilegal di atas tanah pertanian. Madbouly juga memuji "jumlah pemilih yang besar dari permintaan penyelesaian, menekankan pelanggaran pembangunan di lahan pertanian tidak akan diizinkan lagi.
Dia menambahkan pemerintah sedang mempersiapkan membangun proyek perumahan yang beradab di semua kota besar, dan mereka yang tinggal di bangunan reyot akan direlokasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
