IHRAM.CO.ID, JAKARTA –- Sukuk menjadi salah satu instrumen penyelamat ekonomi Indonesia di tengah pandemi covid-19 ini. Defisit APBN salah satunya dibiayai dari Sukuk Negara yang diterbitkan secara rutin, termasuk sekarang ini.
Kemana saja larinya uang hasil penerbitan Sukuk Negara ini? Nah, salah satunya untuk membiayai proyek produktif jalur kereta api.
Sebagai contoh terkini, saat ini Kementerian Perhubungan masih menyelesaikan pembangunan jalur ganda kereta api (KA) lintas selatan Jawa.
Pemerintah Indonesia membangun proyek ini menggunakan pembiayaan syariah dari penerbitan Sukuk Negara.
“Ini (jalur ganda kereta api KA lintas selatan Jawa) pakai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 10 triliun dengan panjang 615 kilometer,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri soft launching Pengoperasian Parsial Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa di Stasiun Solo Balapan, Kamis (8/10).
Budi menjelaskan penggunaan dana dari SBSN tersebut dengan kontrak multiyears yang dimulai sejak 2013. Dia menuturkan, skema pembiayaan SBSN ini merupakan salah satu skema pembiayaan inovatif yang diambil pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Proyek-proyek infrastruktur kereta api yang dibiayai melalui skema SBSN ini telah memiliki dampak yang cukup baik pada peningkatan level of service kereta api dari berbagai aspek seperti pengoperasian, pelayanan, dan keselamatan,” jelas Budi
Terlebih, Budi mengatakan jalur ganda KA lintas selatan tersebut juga dapat mendukung program pengembangan 5 Bali baru. Salah satu lima Bali baru tersebut yakni Borobudur.
“Dukungan konektivitas ke Borobudur dengan moda kereta api sangat penting. Untuk itu saya mendorong agar jalur kereta api ke arah Borobudur bisa selesai tepat waktu dan terintegrasi dengan jalur KA lintas selatan Jawa ini,” tutur Menhub.
Budi menambahkan, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur perkeretaapian menjadi yang terbesar dalam dua tahun terakhir yaitu sekitar Rp 17 triliun pada 2019. Lalu sekitar Rp 10 triliun Rupiah pada tahun anggaran 2020.
Sukuk bagi negara menjadi alternatif pembiayaan produktif dan bagi masyarakat merupakan pilihan investasi yang aman dan sesuai syariah.
Berbeda dengan obligasi negara yang tidak memberikan kolateral, sukuk wajib mencantumkan kolateral dalam hal ini aset-aset negara. Sukuk bisa berjenis ijarah dan mudharabah di mana yang satu bernilai tetap bagi hasilnya sementara yang kedua tidak tetap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
