REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan beban perekonomian yang sangat berat baik Pemerintah dan masyarakat. Hal itu juga membuat, pertumbuhan ekonomi saat ini sulit tercapai.
Apalagi, hingga pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 5,32 persen. "Pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini tampaknya masih sulit untuk dicapai, kapasitas produksi, tingkat konsumsi, dan investasi berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, terus menurun dan melemah," ujar Ma'ruf saat memberi pembekalan kepada Alumni PPRA LX dan Peserta PPRA LXI Tahun 2020 Lemhanas RI secara daring, Selasa (13/10).
Ia mengatakan, pemerintah telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2020 pada kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen. Angka itu diketahui, lebih dalam dibandingkan proyeksi awal, yakni sebesar minus 2,1 persen hingga nol persen.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 diperkirakan minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen, yang merupakan revisi dari proyeksi sebelumnya 1,1 persen hingga positif 0,2 persen.
"Namun pemerintah terus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal empat tahun 2020 tidak kembali negatif, sehingga keseluruhan pertumbuhan tahun 2020 tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam," kata Ma'ruf.
Karenanya, Ma'ruf menyebut, prioritas Pemerintah saat ini adalah di aspek kesehatan, di samping menjaga tingkat konsumsi masyarakat serta memulihkan sektor ekonomi dan menggerakkan kembali dunia usaha.
Pemerintah, kata Ma'ruf, telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran negara untuk untuk penanganan kesehatan, perlindungan dan jaring pengaman sosial, serta memberikan berbagai dukungan serta insentif bagi UMKM dan dunia usaha.
"Dalam penanganan kesehatan, pemerintah memfokuskan anggaran untuk melakukan pemeriksaan (testing) bagi suspek Covid-19, peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan memastikan ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan," katanya.
Sementara, di sisi keuangan, Pemerintah enerbitkan sejumlah kebijakan fiskal, moneter dan pengaturan jasa keuangan untuk menangani dampak pandemi, melindungi ekonomi masyarakat dan mendukung dunia usaha agar tidak jatuh semakin dalam.
Sedangkan di perlindungan jaring pengaman sosial, pemerintah mempercepat penyaluran dan penambahan jenis serta cakupan bantuan sosial tunai ke masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga telah menghimbau kepada seluruh kepala daerah melakukan belanja negara atau daerah, sebagai salah satu solusi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
"Penyerapan belanja daerah harus segera direalisasikan agar pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini dapat mencapai angka positif, Insya Allah," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
