REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebutkan, kerja sama internasional yang kuat untuk pengadaan vaksin Covid-19 dapat mempercepat pemulihan ekonomi dunia. Selain itu, dapat menambah 9 triliun dolar AS atau sekitar Rp 132.300 triliun (kurs Rp 14.700 per dolar AS) ke pendapatan global pada 2025.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan komite pengarah IMF, Kamis (15/10), Georgieva juga meminta agar Amerika Serikat (AS) dan China dapat menjaga stimulus ekonomi. Sebab, dua ekonomi terbesar dunia ini berkontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi global.
Georgieva menekankan perlunya vaksin didistribusikan secara merata di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun kaya. Di sisi lain, meningkatkan kepercayaan dalam industri pariwisata, investasi, perdagangan dan aktivitas lainnya.
"Jika kita dapat membuat kemajuan pesat di mana-mana, kita dapat mempercepat pemulihan. Dan kita bisa menambahkan hampir 9 triliun dolar AS ke pendapatan global pada 2025 dan dapat membantu mempersempit kesenjangan pendapatan antara negara kaya dengan miskin," kata Georgieva, seperti dilansir di Reuters, Kamis (15/10).
Georgieva menambahkan, kerja sama internasional menjadi kebutuhan yang paling mendesak saat ini untuk pengembangan dan distribusi vaksin. Akses yang adil dan terjangkau ke pengobatan dan vaksin Covid-19 secara global juga akan menjadi kunci utama untuk menghindari tekanan ekonomi jangka panjang pada ekonomi dunia.
Dalam kesempatan itu, Georgieva turut menyebutkan, dirinya optimistis Kongres AS dan Gedung Putih akan menyetujui paket stimulus yang kini sedang diajukan pemerintah. Tapi, ia tidak yakin tentang waktu penerapannya.
"(Belanja stimulus senilai 3 triliun dolar AS pada awal tahun ini) telah menjadi dorongan positif yang penting dan kami ingin melihat bagaimana hal tersebut bisa dilanjutkan lagi," katanya.
Georgieva juga menekankan, partisipasi kreditor swasta dan kreditor bilateral resmi dalam pembebasan utang negara-negara miskin sangat penting di situasi penuh tekanan saat ini. Partisipasi sektor swasta lebih lanjut masih dibutuhkan dan ini tetap menjadi isu yang penting dalam jangka panjang.
Pada Rabu (14/10), G20 menyetujui perpanjangan program Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI) selama enam bulan, hingga pertengahan 2021. Fasilitas ini membekukan pembayaran utang bilateral resmi.
Tapi, kreditor swasta dan pemberi pinjaman di luar Paris Club tidak berpartisipasi penuh. Komite Moneter dan Keuangan IMF mengaku kecewa dengan tidak adanya kemajuan partisipasi kreditor swasta dalam DSSI. "Kami sangat mendorong mereka untuk berpartisipasi dengan persyaratan yang sebanding ketika diminta oleh negara yang memenuhi syarat," kata komite pengarah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
