"Lahirnya UU (Undang-Undang) Cipta Kerja dimaksudkan menjawab masalah utama UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Koperasi untuk tumbuh besar," ujar Teten di Jakarta, Senin (19/10). Ia menjelaskan, UU tersebut mencakup kemudahan perizinan, akses rantai pasok, pengembangan usaha, pembiayaan, akses pasar dan dukungan produksi, serta kemudahan pembentukan dan pengelolaan koperasi. 

 

Dalam mengembangkan UMKM ke depan, kata dia, ada beberapa karakter yang perlu dimiliki setiap usaha. Di antaranya ketahanan atau daya lenting. 

 

"Daya lenting yang baik akan memperkuat sebuah usaha dan menjadikannya lebih siap menghadapi guncangan. Seperti saat pandemi Covid-19 sekarang ini," jelas Teten.

 

Ia menuturkan, saat ini digitalisasi terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi. Hal itu karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

 

“Diprediksi, Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2025. Dengan begitu, UMKM Indonesia perlu segera masuk ke dalam ekosistem digital," kata Menkop.

 

Sebab, lanjut Teten, peluang UMKM berkembang saat ini didukung oleh berbagai program yang terintegrasi dari hulu dan hilir. Dari sisi hulu atau supply, stimulus diberikan berupa subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR, insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 123,46 triliun. 

 

"Di luar itu, pemerintah juga menyiapkan Banpres Produktif untuk Usaha Mikro berupa hibah Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang unbankable," ujar Teten. Hingga 12 Oktober 2020, Banpres Produktif telah tersalur ke 9,1 juta usaha mikro, dengan nilai sekitar Rp 21,86 triliun.

 

"Untuk menghubungkan sisi hulu dan hilir, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM guna meningkatkan kualitas SDM dan produk UMKM," jelasnya. Ia menambahkan, pelatihan dilakukan melalui edukukm.id (program e-learning atau pelatihan daring secara gratis), dan Program Kakak Asuh UMKM atau pelatihan khusus UMKM agar menjadi digital marketers, khususnya di e-commerce.

 

Di sisi hilir atau demand, pemerintah membuka akses pasar produk KUMKM. Di antaranya, belanja pemerintah untuk produk UMKM melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan dengan potensi mencapai Rp 321 triliun. Juga kerja sama Kemenkop dengan Kementerian BUMN agar menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp 14 miliar.

 

Sebelum pandemi, UMKM diprediksi akan menciptakan 600 juta lapangan kerja baru di seluruh dunia pada 2030 (International Trade Center, 2019). "Kita di Indonesia tantangannya tidak mudah. Sebab rasio kewirausahaan kita yang masih rendah, yaitu berkisar 3,47 persen, masih jauh di bawah Singapura (8,76 persen), Malaysia, bahkan Thailand," ujar Teten. 

 

Maka dirinya menekankan, perlu kerja sama berbagai pihak demi mewujudkan target tersebut. Termasuk di dalamnya peran anak muda dalam menciptakan usaha baru dan mengembangkan UMKM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika