REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Kepala pemerintah Tibet di pengasingan mengaku telah bertemu dengan koordinator khusus Amerika Serikat untuk isu Tibet yang penunjukannya minggu lalu membuat marah China. Menurut Presiden Administrasi Pusat Tibet (CTA) Lobsang Sangay, ini adalah pertama kalinya kepala CTA diterima di Departemen Luar Negeri AS.
"Jadi ini bersejarah, dengan demikian mereka mengakui pemimpin Tibet yang terpilih secara demokratis dan CTA. Itu adalah isyarat politik yang sehat dari pihak pemerintah AS," kata dia kepada Reuters melalui telepon dari AS.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pekan lalu menunjuk pejabat senior hak asasi manusia Robert Destro sebagai utusan khusus untuk isu Tibet. Beijing menanggapi dengan tajam penunjukan tersebut. China mengatakan itu adalah upaya untuk mengguncang Tibet dan Beijing tidak akan membiarkan adanya campur tangan di sana.
Sementara para pejabat AS termasuk sebagian besar presiden AS telah bertemu dengan Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, di Gedung Putih. Mereka berhati-hati untuk secara resmi menampung kepala pemerintahan di pengasingan karena ini akan dilihat sebagai provokasi besar oleh Beijing.
Presiden AS Donald Trump belum bertemu Dalai Lama tetapi telah mengambil sikap keras terhadap China. Hubungan antara Washington dan Beijing berada pada titik terendah dalam beberapa dekade karena berbagai masalah, termasuk isu perdagangan, Taiwan, hak asasi manusia, Laut China Selatan, dan virus Corona.
China menguasai Tibet pada 1950 dalam apa yang digambarkannya sebagai "pembebasan damai" yang membantu wilayah Himalaya terpencil membuang masa lalu "feodalnya". Namun, kritikus mengatakan aturan Beijing sama dengan "genosida budaya."
Sangay mengatakan dia dan Destro menyetujui pengesahan awal Kebijakan Tibet yang baru dan Undang-Undang Dukungan melalui Senat AS dalam beberapa bulan ke depan.
"Undang-undang tersebut, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tahun ini, meletakkan sikap AS yang lebih kuat terhadap Tibet sejak undang-undang aslinya pada tahun 2002," kata Sangay.
Kebijakan menyerukan pembentukan konsulat AS di Lhasa, hak mutlak warga Tibet untuk memilih penerus Dalai Lama dan melestarikan lingkungan Tibet. "Ini besar, ini merupakan revisi besar dari undang-undang kebijakan Tibet tahun 2002. Semua yang kami inginkan, ada dalam undang-undang," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
