REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Pembangunan Asia (ADB) mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk memperluas investasi infrastruktur digital seiring upaya pemulihan dari pandemi Covid-19. ADB juga berharap adanya kepastian akses yang adil terhadap teknologi.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa menuturkan, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai dua poin tersebut. Di antaranya, membangun lebih banyak jaringan pita lebar dengan kualitas lebih tinggi serta memastikan akses dan cakupan internet dengan harga terjangkau.
Masatsugu menjelaskan, langkah-langkah tersebut juga dapat meningkatkan akses ke layanan sosial dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, serta akses ke layanan keuangan.
"Investasi semacam itu akan membuat negara-negara lebih siap untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan disparitas peluang akibat pandemi," ujarnya dalam pidato utama pada Simposium Pembangunan Asia Tenggara (Southeast Asia Development Symposium) secara virtual, Rabu (21/10).
Poin itu menjadi satu dari lima bidang kebijakan penting yang disebutkan Masatsugu sebagai kebijakan penting untuk mendukung perekonomian negara berkembang di Asia Tenggara. Langkah ini dinilainya dapat membantu negara kembali ke jalur Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Simposium Pembangunan Asia Tenggara bertujuan memberikan beragam perspektif terbaru kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan lain tentang sejumlah persoalan pembangunan yang sangat penting.
Sejalan dengan upaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk merespons Covid-19, simposium pertama ini berfokus untuk memberi dukungan pengetahuan dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi.
Selain membicarakan kesenjangan digital, Masatsugu juga menekankan pentingnya memfasilitasi pemulihan yang hijau dan berdaya tahan. Yaitu dengan mendorong investasi yang menggerakan kegiatan perekonomian menuju praktik-praktik rendah karbon dan berdaya tahan.
Kebijakan penting berikutnya, memperkuat kerja sama dan integrasi regional dengan meningkatkan konektivitas digital lintas batas negara, sistem pabean elektronik (e-customs), dan sistem pelacakan kargo elektronik.
Keempat, Masatsugu menuturkan, memperdalam kapasitas kelembagaan untuk memobilisasi sumber daya domestik. "Ini guna membiayai layanan publik, sembari memastikan keberlanjutan utang," ujarnya.
Terakhir, menginkubasi, mengembangkan, dan mengumpulkan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan kewirausahaan dan teknologi. Hal ini harus didukung oleh ekosistem keuangan, akademis, dan dunia usaha yang disatukan guna membantu menyiapkan pertumbuhan berbasis teknologi.
Dalam penutupnya, Masatsugu mengungkapkan optimismenya terhadap teknologi digital yang bisa menjadi kunci dalam pemulihan Asia Tenggara dari pandemi Covid-19. "Mari kita lakukan upaya-upaya untuk mengarusutamakan penggunaan teknologi digital lintas sektor," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
