Kamis 22 Oct 2020 15:10 WIB

PM Yunani: Turki Punya Fantasi Imperialis

Mesir, Yunani, dan Siprus berkongsi melawan gaya politik Turki.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Foto: Turkish Presidency via AP, Pool
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menuduh Turki memiliki "fantasi imperialis" di Mediterania timur, Rabu (21/10) waktu setempat. Hal itu ia katakan selama pertemuan dengan para pemimpin Siprus, Nicos Anastasiades dan Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi di Nicosia.

Mitsotakis mengatakan, Turki telah menggunakan retorika ekstrem dan mengambil langkah sepihak dengan mengabaikan tatanan internasional serta seruan untuk dialog dari Uni Eropa, Rusia dan Amerika Serikat (AS).

Baca Juga

"Turki telah membuat jenaka dengan berfantasi imperialis dengan tindakan agresif dari Suriah hingga Libya, dari Somalia hingga Siprus dan Laut Aegea hingga Kaukasus," ujarnya dilansir laman Ahram Online, Kamis.

Dalam pernyataan bersama, ketiga pemimpin juga mengutuk tindakan Turki di Varosha yang menurut mereka sangat melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB di bekas resor tepi laut Siprus. Republik Turki Siprus Utara yang memisahkan diri awal bulan ini membuka kembali Varosha, yang ditinggalkan penduduk Siprus Yunani selama invasi Turki dan pendudukan sepertiga utara pulau itu pada 1974.

Siprus, Mesir, dan Yunani juga mengecam provokasi sepihak Turki atas eksplorasi energi di perairan yang disengketakan di Mediterania timur dan perannya di Libya dan Suriah.

Ketiga negara mengadakan KTT rutin sebagai bagian dari kerja sama energi yang lebih dekat. Ketiganya berupaya menciptakan pusat energi regional bersama dengan Israel, untuk memasok gas ke Eropa. "Pertemuan kami hari ini berlangsung pada waktu yang sangat sulit bagi Timur Tengah dan Mediterania timur," kata Anastasiades kepada wartawan.

"Turki terus meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas regional. Turki melanggar hak kedaulatan Siprus dan Yunani," ujarnya menambahkan.

Situasi diperparah November lalu ketika Turki dan pemerintah Libya yang diakui PBB menandatangani kesepakatan tentang perbatasan laut. Yunani, Siprus dan Mesir mengecam perjanjian itu dan menyebutnya sebagai ilegal karena melanggar hak ekonomi mereka di Laut Mediterania yang kaya gas.

Langkah Turki mendorong Mesir dan Yunani untuk menandatangani kesepakatan demarkasi maritim pada Agustus. Pada Rabu, Sisi memuji perjanjian dengan Yunani dan mengatakan itu adalah contoh dari apa yang dapat dicapai ketika hukum dan institusi internasional dihormati.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menolak perjanjian Mesir-Yunani. Dia menegaskan bahwa itu tidak berharga dan berjanji untuk mempertahankan pakta yang disengketakan dengan pemerintah Tripoli. Dia juga berjanji untuk melanjutkan pencarian minyak dan gas Turki di Mediterania timur.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement