REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta, agar pemerintah tidak terburu-buru dalam proses pengadaan vaksin sinovac ke Tanah Air. Pemerintah harus memberi kepastian terhadap jaminan halal vaksin asal China tersebut.
"Harus dipastikan kehalalannya dulu karena itu harga mati, jangan sampai masyarakat yang mayoritas muslim ini hanya menjadi korban ketidak halalan," kata Bukhori kepada Republika, Jumat (23/10).
Diberitakan sebelumnya, bahwa utusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah terbang ke China untuk melakukan pengecekan langsung vaksin tersebut. Terkait hal itu, Bukhori mengimbau, agar pengajuan sertifikasi halal vaksin dilakukan sesuai prosedur.
"Jika MUI mengecek langsung atas biayanya siapa? Dan apakah sudah ada pengajuan kepada BPJPH terkait proses kehalalannya?," ujarnya.
Dirinya juga mempertanyakan prosedur yang dilakukan pemerintah dalam memastikan kehalalan vaksin. Dia pun berharap, agar pemerintah dapat memastikan proses kehalalan vaksin berjalan secara transparan.
"Jangan sampai seperti kasus-kasus sebelumnya--vaksin haji misalnya--setelah dipakai sekian banyak baru muncul ternyata vaksinnya belum dipastikan kehalannya," ucapnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa tiga juta vaksin Sinovac asal Cina akan masuk ke Tanah Air akhir tahun ini. Airlangga menuturkan, saat ini, pemerintah masih menyiapkan peta jalan vaksinasi.
Sementara itu Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta, program vaksinasi Covid-19 baru dilakukan setelah hasil uji klinik fase III keluar. IDI menganjurkan, vaksin baru diberikan setelah efektivitasnya dan keamanannya terbukti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
