REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah berupaya mempermudah pembiayaan atau permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengembangan usahanya. Upaya ini kata Ma'ruf, untuk mendorong Indonesia menjadi pusat produsen produk halal dunia, salah satunya melalui UMKM.
Ia menjelaskan, dari mulai ultramikro misalnya, pemerintah sudah mendorong lahirnya Bank Wakaf Mikro, sementara untuk mikro itu didorong melalui koperasi-koperasi syariah dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).
"Yang bantuan permodalannya dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Kementerian Koperasi dan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro yang sampai 25 miliar. Kemudian yang kecil juga ada KUR kecil sampai dengan 500 miliar," kata Ma'ruf dalam siaran pers usai menghadiri acara Webinar Strategis Nasional bertajuk “Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia” yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sabtu (24/10).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kesempatan sama, mengatakan plafon KUR untuk membantu pembiayaan UMKM akan terus ditingkatkan. mengatakan, KUR disiapkan mulai dari super mikro di bawah 10 juta sampai yang 500 juta.
"Itu tahun ini plafonnya 190 triliun dan itu sudah ada bagiannya untuk syariah. Jadi tidak ada batasnya, tergantung berapa yang bisa diserap, KUR plafonnya ada, tahun depan 230 triliun," kata Airlangga.
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk usaha yang masuk dalam Kawasan Industri Halal (KIH) yang sedang dikembangkan, maka juga akan mendapatkan berbagai insentif pajak. Ia menjelaskan, insentif usaha dalam kawasan KIH akan menggunakan tax holiday dan tax allowance.
"Jalau dia industri membutuhkan dan masuk area yang sedang dikembangkan maka bisa didapatkan. Juga dalam bentuk dukungan kepabeanan dan cukai, biasanya dalam hal ini impor-impor untuk barang modal dan bahan baku juga akan mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor dan juga untuk pengembangan kawasan industri untuk tujuan ekspor," kata Sri.
Sebelumnya, Wapres Maruf saat webinar meminta semua pihak terkait terus berupaya meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM. Ia juga mendorong UMKM menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.
"Pengembangan industri halal juga harus dipastikan dilakukan bersamaan dengan berbagai kebijakan yang pro-UMKM seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan serta pembinaan dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan standar yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
