IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Arab Saudi memiliki ambisi besar dalam mengembangkan sektor pariwisatanya. Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Aqeel Al-Khateeb menargetkan sektor pariwisata Arab Saudi akan menjadi tujuan wisata terbesar kelima di dunia pada 2030 mendatang.
“Kami bertujuan untuk memindahkan Arab Saudi dari tujuan wisata ke-22 pada tahun 2019 menjadi lima besar pada tahun 2030, dengan semua rencana yang kami miliki,” kata Ahmed Aqeel Al-Khateeb dilansir di Salam Gateway, Sabtu (31/10)
Arab Saudi pun berencana untuk meningkatkan jumlah pengunjung dari sekitar 20 juta wisatawan menjadi 100 juta wisatawan dan tiga perempatnya adalah kedatangan internasional. Kementerian investasi mengharapkan kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tumbuh dari tiga menjadi 10 persen dalam sepuluh tahun ke depan.
Menurut World Travel & Tourism Council (WTTC), Arab Saudi adalah negara berkembang tercepat di Timur Tengah dan ekonomi terkemuka secara global pada tahun 2019, tumbuh sebesar 14 persen.
“Mulai sekarang hingga 2030, Arab Saudi menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan destinasi wisata,” kata Ahmed.
Setelah menghabiskan modal perjalanan dan pariwisata sebesar 38 miliar dolar AS pada 2019 atau yang tertinggi kelima secara global, Dana Pengembangan Pariwisata Kerajaan diluncurkan pada Juni 2020 dengan nilai awal 4 miliar dolar AS. Arab Saudi berupaya meningkatkan investasi asing dan partisipasi sektor swasta internasional dalam ekonominya untuk membantunya memenuhi tujuan Visi 2030.
Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih dalam pertemuan puncak perhotelan mengatakan bahwa pariwisata merupakan sektor utama yang dimasukkan ke dalam fokus investasi.
“Pariwisata akan menjadi sektor utama di mana pemerintah akan mundur dan memungkinkan sektor swasta untuk melakukan pekerjaan mereka, berinvestasi, beroperasi, membawa pelanggan dan pendapatan serta menghasilkan uang,” kata dia.
Kementerian, kata dia, berencana untuk mengatasi kekhawatiran calon investor tentang tidak memahami lanskap investasi dan ekosistem dengan menyediakan stabilitas lingkungan peraturan.
“Saat ini, saat kami berbicara, kami memiliki 27 undang-undang dan peraturan yang dibagikan melalui konsultasi publik dengan sektor swasta sebelum kami memberlakukan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
