Selasa 03 Nov 2020 21:23 WIB

Kekhawatiran Muslim Selandia Baru Pascaperombakan Kabinet

Umat Islam di Selandia Baru khawatirkan komitmen kabinet Baru Ardern

Rep: Fuji E Permana/ Red: Nashih Nashrullah
Umat Islam di Selandia Baru khawatirkan komitmen kabinet baru Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern.
Foto: About Islam
Umat Islam di Selandia Baru khawatirkan komitmen kabinet baru Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Laporan Komisi Kerajaan sangat tertunda tentang serangan teror Christchurch, sekarang akan dipertimbangkan oleh beberapa menteri yang dinilai tidak berpengalaman. Sehingga memicu kekhawatiran di dalam komunitas Muslim. (Komisi Kerajaan dibentuk untuk mengungkap penyebab terjadinya serangan teror di Selandia Baru).

Ketika Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengumumkan Komisi Kerajaan dalam waktu 10 hari sejak serangan teror pada 15 Maret tahun lalu, Stuart Nash adalah Menteri Polisi, Andrew Little memegang jabatan Kehakiman, dan Jenny Salesa bertanggung jawab atas Komunitas Etnis. 

Baca Juga

Setelah perombakan kabinet pascapemilu kemarin, dalam berita mendalam yang ditulis David Williams dan dipublikasikan laman Newsroom pada Selasa (3/11), dijelaskan bahwa guncangan terbesar bagi komunitas Muslim, tampaknya, adalah Komunitas Etnis sekarang dipegang Priyanca Radahkrishnan, yang telah diperluas dengan memasukkan 'Keberagaman dan Inklusi' tetapi sekarang akan duduk di luar kabinet. 

Kantor Komunitas Etnis yang berada di dalam Departemen Dalam Negeri mendapat suntikan anggaran yang besar setelah serangan teror. Mereka mengambil staf tambahan di Christchurch untuk membantu komunitas Muslim setempat pulih dan mengatasi kesedihannya. Sekitar 18 bulan kemudian, tampaknya sudah sangat berkurang.

Anjum Rahman dari Dewan Wanita Islam mengatakan, penting untuk memiliki menteri yang mendorong perubahan di meja kabinet. Tanpa itu, Komunitas Etnis akan lebih lemah. "Ini juga mengirimkan sinyal, dalam hal di mana kamu melihat senioritas dari seluruh portofolio itu."

Para menteri baru harus segera mengetahui kapan laporan Komisi Kerajaan jatuh akhir bulan ini, kata Rahman, yang tinggal di Hamilton. "Masalah yang akan muncul dari laporan ini akan menjadi sangat penting, dan rekomendasi dari komisi tersebut perlu ditanggapi dengan sangat serius dan dilaksanakan."

Presiden Federasi Asosiasi Islam, Ibrar Sheikh dari Auckland mengatakan kelompoknya telah mengadvokasi selama beberapa tahun agar Komunitas Etnis menjadi kementerian sendiri yang terpisah. Tapi sekarang sudah seperti ini. Kekhawatiran lainnya adalah hubungan baiknya dengan menteri sebelumnya, Jenny Salesa.  

"Itu tidak berarti menteri baru tidak bisa melakukan pekerjaan itu, kita harus terlibat dengan mereka dan melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap hasil Komisi Kerajaan," kata Sheikh. 

Kantor Ardern tidak menanggapi permintaan komentar. Namun Menteri Kabinet Christchurch Megan Woods mengirimkan pesan yang meyakinkan. Dia mengatakan siapa pun menteri yang bertanggung jawab, laporan Komisi Kerajaan akan menjadi prioritas. "Itu adalah alasan utama mengapa kami menugaskan Komisi Kerajaan."  

Menurut Woods, para menteri yang sama yang terlibat erat dalam tanggapan pemerintah terhadap serangan teror akan duduk di sekitar meja kabinet. 

"Perdana menteri, yang secara erat terlibat dengan komunitas tersebut pada saat serangan, dan merupakan bagian dari pendorong untuk menugaskan laporan, akan menjadi salah satu orang yang mempertimbangkan laporan tersebut, seperti saya, seperti halnya sejumlah rekan kerja." “Seluruh negara berhak mengetahui apa yang ada di sana dan apa kegagalannya," kata Rahman.

Pada Maret tahun lalu, seorang pria bersenjata menyerbu dua masjid di Christchurch. Membunuh 51 orang dan melukai banyak orang. Pada Agustus, teroris dari Australia itu akhirnya mengaku bersalah atas 92 dakwaan, dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.   

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement