REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Seorang Demokrat dan mantan Wakil Presiden AS Joe Biden dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden AS oleh beberapa jaringan televisi besar pada Sabtu (7/11), mengalahkan petahana Partai Republik Donald Trump yang mengambil sikap ramah industri dalam regulasi. Meskipun Biden tidak mungkin memprioritaskan tindakan keras industri keuangan, dia diperkirakan akan mengambil tindakan yang lebih ketat daripada Trump dan mantan bosnya, Presiden Barack Obama.
Biden telah menunjuk mantan regulator pasar derivatif Gary Gensler, yang memiliki reputasi tangguh di Wall Street, untuk mengerjakan rencana transisi bagi pengawasan industri keuangan. Berikut adalah beberapa area utama yang kemungkinan akan menjadi fokus pemerintahan dan agensinya.
Undang-undang reinvestasi komunitas
Pandemi telah menyoroti ketidaksetaraan ras dan kekayaan di Amerika, mendorong Demokrat untuk menggunakan berbagai pengungkit kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Itu termasuk Undang-Undang Reinvestasi Komunitas 1977, undang-undang pinjaman yang adil yang memberikan poin peraturan bank untuk memberi pinjaman kepada komunitas berpenghasilan rendah.
Biden telah berjanji dalam materi kampanyenya untuk memperluas aturan ke sektor lain, termasuk perusahaan hipotek (KPR) dan asuransi.
Pembiayaan perumahan
Mengatasi krisis perumahan yang terjangkau di negara ini merupakan prioritas bagi Demokrat dan Biden. Pemerintahan Biden mungkin akan mencoba menghentikan rencana Trump untuk melepaskan raksasa pembiayaan perumahan Fannie Mae dan Freddie Mac dari kendali pemerintah, sebuah langkah yang dikhawatirkan Demokrat akan meningkatkan biaya KPR untuk warga Amerika berpenghasilan menengah dan rendah.
Biden juga berjanji untuk meninjau aturan oleh regulator perumahan Trump yang dimaksudkan untuk melindungi dari perilaku peminjaman yang secara tidak proporsional berdampak buruk pada minoritas ras atau kelompok-kelompok dilindungi lainnya.
Perlindungan konsumen, pelaporan kredit
Biden telah meminta Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) yang kuat, yang dibentuk setelah krisis keuangan 2009 untuk memastikan bank tidak mengambil keuntungan dari konsumen. Lembaga tersebut kurang agresif di bawah Trump, dan Biden telah mendukung pengawasan yang lebih ketat terhadap pinjaman konsumen dan menyerukan tindakan keras terhadap praktik pemberian pinjaman yang diskriminatif.
Di antara proposal kebijakan Biden yang paling menarik perhatian adalah pembentukan lembaga pelaporan kredit publik untuk bersaing dengan lembaga seperti Equifax dan TransUnion. Menurut materi kampanye Biden, badan baru tersebut akan bertujuan untuk "meminimalkan disparitas rasial" dalam pelaporan kredit setelah beberapa studi menemukan kelemahan sistem saat ini dan mengecualikan minoritas.
Risiko perubahan iklim
Anggota parlemen Demokrat yang berpengaruh dan pakar kebijakan mendorong perusahaan publik untuk diminta mengungkapkan risiko perubahan iklim kepada bisnis mereka dan agar risiko tersebut dimasukkan ke dalam sistem regulasi keuangan. Biden telah menyerukan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim, dan para ahli kebijakan yakin lembaga yang dipilihnya akan mengejar ide-ide ini.
Reformasi kebangkrutan
Dalam sebuah putar balik kebijakan, Biden telah mengadopsi rencana reformasi kebangkrutan yang didorong oleh advokat konsumen Senator Demokrat Elizabeth Warren yang sebelumnya dia lawan sebagai senator.
Proposal tersebut akan memudahkan warga Amerika untuk mengejar kebangkrutan dan melindungi aset seperti rumah dan mobil dari debitur selama proses tersebut. Namun, rencana seperti itu akan membutuhkan pengesahan undang-undang yang tidak mungkin terjadi tanpa mayoritas Demokrat di Senat.
Perbankan pos
Biden telah menyatakan dukungannya untuk kebijakan progresif yang telah lama dipegang agar Layanan Pos AS menyediakan layanan perbankan dasar. Para progresif mengatakan rencana itu akan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengizinkan warga Amerika yang tidak memiliki rekening bank untuk mengakses layanan perbankan dan kredit dengan harga terjangkau, dan untuk menghindari pemberi pinjaman predator dan layanan pencairan cek yang mahal.
Industri perbankan menentang pembentukan pesaing yang didanai pembayar pajak dan kemungkinan besar akan melawan rencana tersebut.
Pinjaman payday, tagihan utang
Demokrat termasuk Biden berseru buruk pada Juli ketika CFPB mencabut ketentuan utama dalam peran pinjaman payday (pinjaman jangka pendek yang disediakan untuk mereka yang membutuhkan dana tetapi pembayarannya menunggu waktu gajian tiba atau 30 hari), yang pertama kali dibuat oleh CFPB yang dikelola Obama, yang akan mengharuskan pemberi pinjaman payday untuk memastikan konsumen memiliki kemampuan untuk membayar kembali.
Pemberi pinjaman mengatakan bahwa ketentuan itu sangat berat sehingga dapat mematikan bisnis mereka.
Demikian pula, kelompok konsumen telah mengkritik aturan penagihan utang baru-baru ini yang menurut mereka akan memungkinkan penagih untuk melecehkan konsumen dengan pesan teks dan surel yang tidak terbatas. Pemerintahan Biden kemungkinan akan mencoba membatalkan atau mengatur ulang aturan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
