Selasa 10 Nov 2020 10:21 WIB

Wapres: Sistem Khilafah tak Dipakai Negara Normal

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ingin meluruskan pemahaman tentang khilafah

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Elba Damhuri
Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengikuti puncak acara Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (2/6).
Foto: dokrep
Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengikuti puncak acara Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (2/6).

IHRAM.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ingin meluruskan pemahaman salah suatu kelompok yang menganggap sistem Islami hanya khilafah. Ia mengakui sistem khilafah memang Islami tetapi tidak hanya khilafah, sistem kerajaan, republik, keamiran juga sistem yang Islami.

Karena itu, saat ini tidak ada satu pun negara di dunia yang menggunakan sistem khilafah. Menurutnya, era sistem kekhalifahan kini tidak lagi digunakan oleh negara-negara pada umumnya.

Baca Juga

"Itu yang harus dipahami, sebab bisa kerajaan, bisa keamiran, bisa republik, bahkan sekarang saja nggak ada khilafah, itu saja ISIS (yang pakai). Tak ada sekarang negara normal yang pakai khilafah, tak ada. Yang ada (negara) tidak normal itu ya ISIS itu," ujar Ma'ruf saat menjadi narasumber dalam acara bertajuk Indonesia Damai Tanpa Khilafah, Senin (9/11) pagi.

Pernyataan Ma'ruf itu ditujukan untuk sekelompok orang yang masih bersikeras mengganti sistem kenegaraan Indonesia menjadi khilafah. Ma'ruf menegaskan jika sistem khilafah sudah otomatis tertolak masuk ke Indonesia.

Itu karena sudah ada sistem kenegaraan Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Menurutnya, dalam kaidah Islam, sesuatu yang telah menjadi kesepakatan tidak boleh diingkari.

"Negara NKRI sudah final, sistem selain itu termasuk seperti khilafah sudah tertolak, karena kita punya kesepakatan," kata Ma'ruf.

Ia menegaskan, para pendiri bangsa juga tidak sembarang dalan membuat kesepakatan mengenai sistem kenegaraan Indonesia. Apalagi sebagai bangsa yang majemuk, ideologi Pancasila merupakan pilihan yang terbaik.

"Memang ini mesti dipahami tapi kalau ini tidak bisa disadarkan dan dia terus lakukan manuver, itu kan berhadapan dengan sistem kenegaranan maka tentu kalau dia ingin mengganti sistem kenegaraan maka dia menghadapi aturan dan UU dalam negara ini," ujar Ma'ruf.

Ia juga mengajak muslim di Indonesia menjadi muslim Indonesia yang menjunjung sistem kesepakatan yang telah disepakati pendiri bangsa. Karena muslim di setiap bangsa, akan mengikuti sistem kenegaraan di wilayahnya.

"Kalau mengaku Islam maka jadilah Muslimum Indonesia, Muslim yang Indonesia. Kalau Muslim di Saudi dia tunduk di sistem yang ada di Saudi. Nah di Indonesia, maal mitsaq, fitrah kita, maka tunduk pada kesepakatan. Nabi mencontohkan itu kok," kata Ma'ruf.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement