REPUBLIKA.CO.ID, ATLANTA — Tim kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menjadi kandidat pejawat dalam pemilihan tahun ini, berupaya untuk dapat melakukan penghitungan suara secara manual di Georgia, salah satu negara bagian kunci yang diperebutkan untuk mendapat kemenangan Pilpres.
Partai Republik dilaporkan telah membuat lebih banyak tuntutan kepada kepala petugas pemilihan Georgia, di mana hasil menunjukkan kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden unggul. Perwakilan dari Kongres AS, Doug Collins memimpin tim penghitungan ulang suara di Georgia. Sementara, ketua Partai Republik David Shafer dilaporkan telah mengirimkan surat kepada Brad Raddensperger yang menjadi menteri negara bagian tersebut untuk memintanya memerintahkan penghitungan ulang hampir lima juta surat suara sebelum memverifikasi hasil.
Langkah itu dilakukan sehari setelah Senator AS dari Partai Republik, David Perdue dan Kelly Loeffler, menyerukan pengunduran diri Raffensperger. Keduanya mengklaim bahwa Raffensperger menjalankan pemilu dengan buruk, meski tidak mengutip insiden khusus dari kesalahan tersebut.
Saat ini, Partai Republik juga masih berusaha untuk unggul dalam putaran kedua pada 5 Januari 2021, yang akan menentukan partai manakah yang dapat menguasai Senat AS. Raffensperger telah menolak untuk mundur dan membela cara kerja melakukan pemilihan, di mana kantornya juga membantah sejumlah klaim yang dibuat oleh pendukung Trump.
“Proses pelaporan sudah tertib dan mengikuti hukum. Jika ada tuduhan khusus tentang pemungutan suara ilegal, kantor saya telah mengirimkan penyelidik,” ujar Raffensperger, dilansir Times of Israel, Rabu (11/11).
Di Georgia, Biden tercatat memimpin 12.651 suara dibandingkan Trump, dengan hampir lima juta suara yang dihitung. Hampir semua surat suara di negara bagian itu telah dihitung, meski ada tenggat waktu hingga Jumat (13/11) untuk mengesahkan hasilnya.
Berdasarkan hukum di Georgia, ada beberapa langkah yang harus diselesaikan sebelum hasil penghitungan suara resmi. Pertama, Raffensperger harus memutuskan apakah akan melakukan audit terhadap hasil pemilihan.
Sesuai hukum Georgia, Raffensperger harus memberikan bukti statistik tentang apakah penghitungan suara itu akurat. Audit akan dilakukan yang mencakup penghitungan sampel acak dari surat suara untuk memeriksa keakuratannya.
Raffensperger diharapkan mengumumkan hasil pemilihan yang akan diaudit pada Rabu (11/11). Tidak ada hukum penghitungan ulang wajib di Georgia. Namun, terlepas dari apakah pemilihan presiden diaudit, Trump kemungkinan dapat meminta penghitungan ulang opsional.
Hukum negara bagian memberikan opsi itu kepada kandidat yang tertinggal jika marginnya kurang dari persentase 0,5 poin. Keunggulan Biden atas Trump dilaporkan mencapai 0,25 poin persentase pada Selasa (10/11).
Selain itu, Collins dan Shafer meminta Raffensperger untuk memverifikasi validitas tanda tangan pada 1,4 juta surat suara yang dikirim. Termasuk untuk mengonfirmasi bahwa surat suara tersebut menyertakan notasi yang benar guna memastikan tidak ada yang memberikan lebih dari satu suara.
Tidak ada bukti kecurangan yang meluas dalam pemilu AS 2020. Bahkan, petugas pemilu dari Partai Republik dan Partai Demokrat telah menyatakan secara terbuka bahwa pemilu berjalan dengan baik dan pengamat internasional memastikan tidak ada kejanggalan yang serius.
Masalah yang ditunjukkan oleh tim kampanye Trump dinilai sebagai hal yang umum dalam setiap pemilu, mulai dari masalah dengan tanda tangan, serta potensi sejumlah kecil surat suara salah pilih atau hilang.
Dengan Biden unggul dari Trump melalui selisih suara yang besar di negara-negara bagian kunci, tidak satu pun dari masalah tersebut yang nampaknya akan memengaruhi hasil pemilu. Namun. tim kampanye Trump juga mengeluhkan bahwa pemantau pemilu mereka tidak dapat memeriksa proses pemungutan suara, diantaranya di Fulton County, Georgia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
