REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan dua kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan yakni optimisme dan digitalisasi. Ia optimistis kondisi ekonomi akan terus membaik terlihat dari pertumbuhan dari kuartal II ke kuartal III 2020.
"Insya Allah kuartal IV positif, tahun depan mencapai lima persen dan lima tahun kedepan mengarah ke enam persen," katanya dalam Indonesia Fintech Summit 2020, Rabu (11/11).
Koordinasi antara pemangku kepentingan, regulator dan industri juga disebut erat. Otoritas moneter, fiskal, jasa keuangan saling mendukung untuk perbaikan perekonomian yang berkelanjutan. Dari sisi moneter, BI konsisten dengan bauran kebijakan yang akomodatif.
Kedua, tambah Perry, adalah kunci digitalisasi. BI berkomitmen pada transformasi digital salah satunya dengan meluncurkan blueprint sistem pembayaran 2025 pada tahun 2019. Perry mengatakan perkembangannya cukup menggembirakan.
Di antaranya ada inisiatif Quick Response Indonesia Standard (QRIS) yang kini sudah menyambungkan sekitar lima juta merchant. Digital payment system ini sekaligus telah membantu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat juga.
BI juga mendorong digitalisasi perbankan dan mencoba menghubungkannya dengan fintech agar tidak ada praktik shadow banking. Hingga saat ini, menurutnya sudah ada 15 bank yang sudah melakukan digitalisasi perbankan.
Bank juga didorong untuk terhubung dengan open banking bersama fintech melalui application programming interface (API). Selanjutnya, pengembangan BI Fast Payment yang akan menjadi retail payment handal dengan memproses transaksi tanpa jeda dan real time.
"Terakhir tentu kita lakukan juga regulatory reformation, kita buat kebijakan yang akan sangat mendukung industri agar menjadi agile," katanya.
Perry juga menyampaikan, digitalisasi ini juga menjadi cara untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat. Seiring dengan sejumlah program yang dilaksanakan, misal elektronifikasi bantuan sosial pada sekitar 10 juta keluarga senilai Rp 37,4 triliun, juga bantuan sembako pada 20 juta keluarga senilai Rp 43,6 triliun.
BI juga melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Saat ini, sekitar 542 pemerintah daerah sudah melakukan elektronifikasi. Baik dari sisi penggunaan cash management system, QRIS, dan lainnya.
"Ini tentu sekaligus memberikan literasi, kampanye, sosialisasi, sehingga diupayakan memang inklusi literasi akan meningkat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
