REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah Mesir menyewa perusahaan lobi usai presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden memenangkan pemilihan 3 November lalu. Hal itu dilaporkan Foreign Lobby.
Duta besar Mesir untuk AS Motaz Zahran menandatangani kontrak sebesar 65 ribu dolar AS dengan Brownstein Hyatt Farber Schreck. Dalam perjanjian itu firma hukum tersebut akan menghubungkan Mesir dengan pemerintah AS dan memberikan konsultasi strategi.
"Mereka jelas khawatir," kata direktur program Timur Tengah lembaga think tank, Carnegie Endowment for International Peace, Michele Dunne, seperti dikutip Middle East Monitor, Jumat (13/11).
"Ketika jelas Biden dinyatakan sebagai pemenang, (Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi) memberinya ucapan selamat, dan sekarang Anda melihat semua mantan menteri luar negeri dan tokoh diundang ke acara bincang-bincang untuk menyakinkan pendukung pemerintah di Mesir semua baik-baik saja dengan Biden," kata Dunne.
Tidak lama setelah Biden dinyatakan memenangkan pemilihan presiden, Mesir membebaskan tahanan politik yang menurut pakar berkaitan dengan semakin kuatnya pengabaian pemerintah Sisi terhadap hak asasi manusia. Biden diprediksi akan mengubah kebijakan luar negeri AS terhadap Mesir. Sebelumnya ada laporan Donald Trump pernah mengatakan Al-Sisi 'diktator favoritnya'.
Pada bulan Oktober lalu, 56 anggota Kongres AS mengirimkan surat ke Al-Sisi. Dalam surat itu disebutkan pemerintahan Biden tidak akan menoleransi pelanggaran hak asasi yang ia lakukan dan tidak akan memberikan cek kosong padanya.
Tidak lama 222 anggota parlemen Uni Eropa meminta Mesir membebaskan tahanan politik mereka. Bukan pertama kali Mesir menyewa perusahaan lobi untuk memperbaiki citra mereka.
Pada tahun 2017 lalu, badan intelijen Mesir menyewa dua perusahaan hubungan masyarakat (humas) AS yakni Weber Shandwick and Cassidy & Associates Inc untuk memperbaiki citra mereka di AS. Perusahaan-perusahaan itu membantu Mesir mempromosikan kemitraan strategis dengan AS.
Tahun 2019, Kairo menyewa perusahaan humas AS yang tak diketahui namanya untuk menyangkal laporan negatif, serta meningkatkan citra Mesir di luar negeri untuk mendukung pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan. Setiap tahun AS mengirimkan sekitar 1,3 miliar dolar AS bantuan militer ke Mesir walaupun Washington mengancam Kairo harus mematuhi hak asasi manusia agar bantuan tersebut terus berlanjut. Pada awal tahun ini departemen luar negeri AS memangkas bantuan tersebut setelah ada warga AS yang meninggal di tahanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
