IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga keuangan mikro syariah atau Baitu Al-Maal Wa Al-Tamil (BMT) di Indonesia dinilai masih kurang. Oleh karena itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong agar jumlahnya ditingkatkan.
"BMT perlu ditingkatkan jumlahnya, karena Indonesia sebagai negara dengan 221 juta penduduk muslim, masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah," ujar Ma'ruf saat meresmikan pembukaan Webinar BMT Summit 2020 melalui virtual, Senin (16/11).
Menurutnya, perlu dibangun pusat-pusat pelatihan lembaga mikro syariah di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan pengembangan BMT. Menurutnya, titik sentral dari upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada pelaku usaha itu sendiri. Karenanya, menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil termasuk BMT menjadi sangat penting.
"Mengingat sebagian besar usaha mikro kecil dikelola oleh umat dan BMT merupakan sarana pembiayaan yang dikelola oleh umat," ujarnya.
Ia menilai BMT memiliki kelebihan dibandingkan perbankan yakni secara komersial mampu memberikan pembiayaan, tanpa memerlukan berbagai persyaratan yang menyulitkan bagi usaha mikro dan kecil.
Selain itu, BMT memiliki peran menolong masyarakat karena mengelola dana sosial, yaitu Zakat, Infak/Sedekah dan Wakaf. Kelebihan lain, lanjut Ma'ruf, BMT tidak hanya memberikan pembiayaan dan menagih cicilan pengembalian, namun juga memberikan pendampingan nasabah untuk mengembangkan kegiatan usaha.
Namun demikian, ia menilai masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki salah satunya perlunya lembaga pengawas dan lembaga penjaminan simpanan bagi BMT. Seperti diketahui, badan hukum yang digunakan BMT pada umumnya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
"Tetapi kita belum memiliki lembaga pengawas dan lembaga penjaminan untuk koperasi. Untuk itu saya meminta agar dalam summit ini juga dibicarakan opsi-opsi untuk dapat mewujudkan berdirinya lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan bagi BMT ini," kata Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
