IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama Fachrul Razi dengan agenda membahas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di tengah masa pandemi covid-19. Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra M Husni berharap agar pemerintah bisa berkaca dari pelaksanaan umroh sebelum menyelenggarakan ibadah haji 2021 mendatang

"Keberangkatan jemaah umroh yang pada 1 November yang kemarin kita lakukan adalah sebuah cerminan, sebuah cerminan nantinya tentang kesuksesan dalam pelaksanaan ibadah haji kita di 2021," kata Husni, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menyayangkan adanya temuan 13 jemaah umroh yang terpapar covid-19 yang diketahui setelah tiba di Arab Saudi. Ia berharap Kementerian Agama bisa lebih ketat dalam mengawasi calon jemaah sebelum keberangkatan.

"Mestinya hal-hal seperti ini kita jauh lebih ketat, misalnya setelah di swab mereka harus dikarantina," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis mengingatkan posisi Indonesia dalam haji. Menurutnya Indonesia sebagai negara muslim terbesar diharapkan bisa melakukan negosiasi yang setara dengan pemerintah Arab Saudi. Komisi VIII DPR juga meminta Kementerian Agama untuk berkomunikasi dan melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait jumlah kuota haji.

"Bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengoptimalkan upaya diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi dan organisasi internasional terkait pemberian kuota haji tahun 1442 H/2021 M," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membacakan kesimpulan rapat.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar John Kennedy Azis mengapresiasi sikap Menteri Agama yang berharap agar biaya haji 2021 tidak naik. "Biasanya justru yang ada rencana kenaikan-kenaikan itu datangnya dari pemerintah dan kami yang meminta supaya nggak dinaikain. Ini Alhamdulilah justru pemerintah sendiri yang tidak ingin menaikkan BPIH itu," tutur politikus Partai Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika