REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengutuk laporan bahwa militer Amerika Serikat membeli data pribadi dari beberapa aplikasi smartphone yang populer di komunitas Muslim. Kelompok itu mendesak orang-orang untuk menghindari penggunaan aplikasi yang ditargetkan militer Amerika Serikat.
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (17/11), Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menyerukan penyelidikan publik atas tuduhan yang dibuat majalah daring Motherboard, sebuah platform media di dalam Vice Media. Majalah itu menulis tentang pengawasan tanpa jaminan terhadap Muslim Amerika.
"Kami menyerukan kepada kongres untuk melakukan penyelidikan publik menyeluruh terhadap penggunaan data pribadi pemerintah untuk menargetkan komunitas Muslim di sini dan di luar negeri, termasuk apakah data ini digunakan untuk secara ilegal memata-matai target Muslim Amerika," kata Direktur Eksekutif CAIR, Nihad Awad.
"Kami juga mendorong Muslim Amerika untuk berhenti menggunakan aplikasi ini sampai perusahaan benar-benar menjelaskan sepenuhnya, menghentikan penggunaan data mereka oleh lembaga pemerintah," kata Nihad, dilansir dari laman Alaraby, Rabu (18/11).
Wakil Direktur CAIR, Edward Ahmed Mitchell, juga membahas masalah tersebut. Selama bertahun-tahun, banyak Muslim Amerika Serikat telah mengalami aksi mata-mata, profiling, dan bentuk lain diskriminasi pemerintah di sini, di rumah, sementara terlalu banyak warga sipil Muslim di luar negeri telah tewas dalam serangan pesawat tak berawak dan operasi militer bencana lainnya.
"Gagasan bahwa pemerintah kita mungkin menggunakan aplikasi religius populer untuk terlibat dalam perilaku seperti itu hanya menambah penghinaan, semua itu harus diakhiri sekarang," katanya.
Menurut Motherboard, Komando Operasi Khusus AS (USSOCOM), cabang militer, yang bertanggung jawab atas kontraterorisme dan pengintaian khusus memperoleh akses ke data pergerakan Muslim menggunakan aplikasi untuk membantu operasi pasukan khusus di luar negeri.
Seorang juru bicara USSOCOM, mengkonfirmasi pembelian data lokasi aplikasi Muslim. "Akses kami ke perangkat lunak digunakan untuk mendukung persyaratan misi Pasukan Operasi Khusus di luar negeri," jelasnya.
"Kami secara ketat mematuhi prosedur dan kebijakan yang ditetapkan untuk melindungi privasi, kebebasan sipil, hak konstitusional dan hukum warga Amerika," ujarnya.
Biasanya, pemerintah Amerika Serikat memerlukan surat perintah untuk mendapatkan data tersebut, jika tidak tersedia untuk dibeli.
Muslim Pro
Di antara aplikasi yang ditargetkan adalah aplikasi Muslim populer Muslim Pro dan aplikasi kencan Muslim Mingle. Muslim Pro, yang dijuluki sebagai aplikasi Muslim paling populer di dunia telah diunduh setidaknya 95 juta kali di 200 negara, menurut situsnya.
Aplikasi ini mengirimkan pengingat harian untuk waktu sholat dan memungkinkan pengguna untuk menemukan arah kiblat untuk sholat.
Menurut Motherboard, Muslim Pro telah menjual data penggunanya ke platform pengumpul data lokasi X-Mode, yang kemudian menjualnya kepada kontraktor pihak ketiga yang kemudian memberikannya kepada militer Amerika Serikat.
Ketua Komunitas Muslim Pro, Zahariah Jupary, menepis laporan Motherboard sebagai tidak benar, dalam komentarnya kepada MEE. Jupary mengatakan bahwa aplikasi itu memutuskan semua hubungan dengan X-Mode.
"Kami segera memutuskan hubungan kami dengan partner data kami termasuk dengan X-Mode, yang dimulai empat pekan lalu," kata Jupary kepada MEE.
"Kami akan terus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna kami menjalankan keyakinan mereka dengan ketenangan pikiran, yang tetap menjadi satu-satunya misi Muslim Pro sejak didirikan," jelasnya.
Mengikuti kisah Motherboard, ribuan pengguna menggunakan platform media sosial untuk mengutuk Muslim Pro. Beberapa orang menghapus aplikasi sebagai bentuk protes dan mempromosikan alternatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
