REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus sudah ada sebelum vaksinasi Covid-19. Ma'ruf memastikan, nantinya vaksin yang digunakan untuk vaksinasi masyarakat telah melalui proses, mulai dari uji klinis, izin edar yang memastikan vaksin aman, serta halal berdasarkan fatwa MUI.
"Nanti menjelang vaksinasi itu (izin BPOM dan fatwa halal) harus terlebih dahulu keluar, harus sudah ada," ujar Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskemas Cikarang, Bekasi, Kamis (19/11).
"Nanti vaksinnya itu sudah melewati proses, uji klinisnya sudah selesai, kemudian juga ada izin dari Badan POM yang sifatnya bahwa vaksin itu aman. Dan kedua juga punya khasiat, efektif manjur gitu bahasanya biasanya itu," kata Ma'ruf lagi.
Ma'ruf mengatakan, saat ini sudah ada pemeriksaan awal dari BPOM dengan MUI untuk vaksin Sinovac asal China. Hal ini dilakukan saat tim perwakilan Pemerintah mengunjungi China beberapa waktu lalu.
"Jadi tinggal nanti menunggu hasilnya, vaksinnya sudah ada dan sedang diperiksa yang ada di Beijing itu sudah ada tim bersama BPOM juga dari MUI," kata Ma'ruf.
Ma'ruf pun berharap MUI segera mengeluarkan fatwanya terkait vaksin Covid-19. Hal ini lantaran MUI sebagai lembaga otoritas mengeluarkan fatwa.
"Kebolehan (vaksin) dipakai itu kita harapkan juga keluar dari MUI, kebolehan itu bisa karena dia halal atau karena dasarnya kedaruratan. Yang penting Majelis ulama sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya tentang masalah itu," katanya.
Hari ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskemas Cikarang, Bekasi, Kamis (19/11). Wapres Ma'ruf didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.
Dalam siaran pers Sekretaris Wakil Presiden, Wapres beserta rombongan terbatas, selama 20 menit berkeliling meninjau simulasi proses vaksinasi Covid-19 di Puskemas tersebut, sembari mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny. Ma'ruf pun memastikan tahapan proses sekaligus standar operasional dan prosedur vaksinasi dijalankan dengan baik mulai dari pendaftaran peserta, screening (pemeriksaan) kesehatan dasar peserta, penyuntikan vaksin, hingga observasi setelah vaksinasi.
"Simulasi ini merupakan bagian dari pada persiapan pelaksanaan daripada vaksinasi secara keseluruhan nanti yang sudah direncanakan oleh pemerintah," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya secara virtual, Kamis (19/11).
Ma'ruf menilai perlunya berbagai persiapan agar dalam proses vaksinasi berjalan lancar, termasuk simulasi vaksinasi. Sebab, dalam simulasi dapat ditinjau sejauh mana petugas siap melakukan vaksinasi vaksin Covid-19.
Karena itu, sudah dilakukan pelatihan-pelatihan untuk semua petugas. Bahkan juga sudah direncanakan bagaimana mengelola limbah-limbah dari vaksin tersebut.
"Itu bagian dari semua persiapan itu, jadi ini persiapan ini betul-betul cukup matang, sehingga ketika nanti terjadi vaksinasi itu tidak ada hambatan apa-apa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
