REPUBLIKA.CO.ID,PARIS – Islamofobia di Eropa yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir semakin dalam tak lepas dari wacana populis dan kebijakan politikus Eropa. Seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Austria Sebastian Kurz yang mana keduanya memiliki pengalaman politik yang patut dipertanyakan.
Dilansir di Anadolu Agency, Jumat (20/11), dengan tujuan menarik lebih banyak suara, Macron dan Kurz telah memimpin di Eropa dalam memberikan lebih banyak tekanan pada Muslim dengan kedok memerangi Islam politik. Yang selanjutnya kebijakan ini memicu perpecahan di Eropa, yang notabene merupakan rumah bagi sekitar 35 juta warga Muslim.
Keduanya telah mengadopsi argumen sayap kanan dan menerapkan hukum yang membatasi hak-hak fundamental Muslim. Misalnya saja sejumlah pernyataan yang kerap dilontarkan dari kedua tokoh ini.
Pemenggalan kepala guru bahasa Prancis Samuel Paty di pinggiran kota Paris pada 16 Oktober dan serangan di Wina pada 2 November yang menyebabkan empat orang tewas seolah ‘menyatukan’ Macron dan Kurz. Momentum ini enjadikan mereka produsen utama retorika anti-Islam di Eropa.
Rekam jejak politik Sebastian Kurz
Sebastian Kurz memenangkan pemilu di Austria pada usia 31 tahun dan menjadi kanselir termuda dalam sejarah negara itu. Dia memiliki hubungan baik dengan orang Turki dan Muslim di negara itu selama tahun-tahun pertama karir politiknya, ketika dia menjabat sebagai menteri luar negeri Austria dan termuda Eropa pada usia 27 tahun.
Dia kemudian menemukan, bagaimanapun, bahwa dia bisa mendapatkan simpati dari sayap kanan dengan mengadopsi wacana anti-Turki setelah upaya kudeta di Turki pada 15 Juli 2016. Sebagai perdana menteri Austria, dia memutuskan untuk mengubah Hukum Islam 1912 di negara itu, yang merupakan pengakuan resmi Islam sebagai denominasi agama.
Perubahan kontroversial tersebut termasuk larangan pendanaan asing untuk organisasi Islam dan mempekerjakan imam dari luar negeri. Pada Desember 2017, Kurz membentuk pemerintah koalisi dengan Partai Kebebasan Austria (FPÖ) sayap kanan dan mengusulkan undang-undang yang menargetkan Muslim dan imigran di negara itu.
Dia melarang penggunaan kerudung di tempat umum dan jilbab di sekolah dasar. Dia juga berencana untuk menaikkan usia di mana anak perempuan dilarang mengenakan jilbab di sekolah menjadi 14 dari 10 tahun.
Dia memperkenalkan istilah politik Islam kepada publik Austria, yang telah menjadi istilah paling berbahaya di negara itu. Setelah serangan teroris 2 November di Wina, 30 aktivis dan akademisi Muslim telah ditahan atas nama memerangi terorisme.
Kurz selanjutnya memicu kritik minggu lalu dengan mengaitkan Islam dengan perang melawan terorisme. Dia mengusulkan menjadikan politik Islam sebagai tindak pidana untuk menutup berbagai organisasi Muslim di negara itu. Secara fakta, sayangnya Austria adalah rumah bagi lebih dari 500 ribu warga Muslim, atau sekitar 6 persen dari populasi di negara tersebut. Muslim merupakan warga yang minoritas agama non-Kristen terbesar di negara itu.
Rekam jejak politik Macron
Pada 2 Oktober, Presiden Prancis Emmanuel Macron meluncurkan rancangan undang-undang tentang separatisme Islam yang akan diajukan ke kabinet pada 9 Desember. Ini bertujuan untuk menempatkan kontrol yang lebih ketat pada pembiayaan masjid dan asosiasi Muslim dan juga melarang negara-negara mengirimkan imam ke Prancis.
Menyusul pembunuhan Samuel Paty, pemerintahan Macron mengambil langkah lebih keras terhadap Muslim dan kelompok Muslim di negara itu. Asosiasi Muslim dan kelompok masyarakat sipil menjadi sasaran praktik ilegal seperti penutupan.
Serangan terhadap Muslim meningkat di negara itu setelah pembunuhan Paty serta retorika anti-Islam pemerintah. Banyak ahli percaya Macron menargetkan Muslim karena kekhawatiran kehilangan suara dalam pemilihan presiden berikutnya yang dijadwalkan pada 2022.
Islamofobia di negara itu telah menjadi kekerasan, seperti yang diperlihatkan dalam sebuah insiden di mana polisi memperlakukan empat anak Muslim yang mana tiga di antaranya Turki sebagai teroris. Polisi menahan anak sekolah berusia 12 tahun selama 11 jam dan membuka penyelidikan atas kecurigaan mereka tentang propaganda teroris.
Sayangnya, Prancis merupakan negara yang memiliki minoritas Muslim terbesar di Eropa Barat, dengan total sekitar 5 juta orang. Harusnya, sikap politik di negara tersebut sudah selayaknya mengakomodasi kepentingan umat Islam, bukan sebaliknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
