IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI), Syam Resfiadi, menyatakan keberatannya atas rencana Kementerian Agama mengarantina jamaah umroh tiga hari sebelum keberangkatan. Rencana tersebut disampaikan Menteri Agama, Fachrul Razi, saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR/RI, Rabu (18/11).
"Kami sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) keberatan dengan rencana karantina itu, karena akan menambah biaya yang harus dikeluarkan," ucap Syam saat dihubungi Republika, Jumat (20/11).
Ia menyebut, sebelum Kerajaan Arab Saudi membuka pintunya bagi jamaah asing, rencana tersebut sudah pernah disampaikan oleh Kemenag maupun maskapai penerbangan. Namun, dengan pertimbangan biaya, PPIU merasa keberatan jika hal tersebut dijalankan.
Di lain sisi, jika proses karantina bisa berjalan tanpa tambahan biaya bagi jamaah, hal ini akan diterima oleh PPIU. Syam menyebut ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan, seperti menggunakan Asrama Haji.
"Bagaimana caranya, mungkin tidak kalau karantina di Indonesia itu tanpa biaya? Mungkin, akomodasi di asrama haji, makanan dari Kemenag, tes PCR juga didatangkan bekerja sama dengan kemenkes," kata dia.
Sebelum ada keputusan wajib karantina di Indonesia, Syam menyebut jamaah sudah mengeluarkan uang lebih untuk tes PCR/SWAB. Biaya tersebut tidak murah, antara Rp 900.000 hingga Rp 1,2 juta, tergantung seberapa cepat hasil bisa keluar.
Meski demikian, ia menyadari jika rencana yang disampaikan Menteri Agama ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan memberi rasa nyaman serta aman bagi jamaah. Sejauh ini, hanya Indonesia dan Pakistan yang diizinkan Saudi untuk mengirimkan jamaahnya.
Munculnya beberapa kasus jamaah Indonesia ternyata positif Covid-19 membuat pemerintah lebih menjaga diri dan mengambil sikap. Dibutuhkan persiapan yang lebih matang sebelum jamaah berangkat, termasuk dalam mempersiapkan diri agar memahami kondisi di lapangan.
"Dari sudut pandang keamanan dan kenyamanan jamaah, kalau tesnya dadakan seperti kemarin h-1 keberangkatan, hasil tesnya bisa tidak terkontrol. Waktu yang mepet bisa saja terjadi penyalahgunaan," lanjutnya.
Dalam kondisi demikian, Syam menyebut bisa saja kelompok yang akan berangkat memang tidak tahu kondisi masing-masing jamaah. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan kecil bisa tidak terelakkan.
Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya mengatakan karantina jamaah umroh dilakukan guna memastikan proses tes PCR/SWAB dilakukan dengan benar. Rencana baru ini merupakan hasil evaluasi pemberangkatan umrah sebelumnya, yang belakangan diketahui 13 jamaah terkonfirmasi kasus Covid-19.
"Ini (tiga hari) tidak mepet waktunya dan menghindari risiko adanya pemalsuan data status jamaah," kata Menag, Rabu (18/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
