IHRAM.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota Kongres Muslim Amerika Serikat, Ilhan Omar, menuduh pemerintahan Donald Trump menggunakan kesepakatan normalisasi yang ditengahi di Timur Tengah untuk menyembunyikan kesepakatan penjualan senjata kepada para pelanggar hak asasi manusia. Dalam majalah mingguan Amerika The Nation, Omar mengatakan bahwa presiden terpilih Joe Biden memiliki kesempatan besar untuk membatalkan kesepakatan itu. Ia juga meminta Biden menghindari pemihakan dalam perseteruan di kawasan antara Iran dan para pesaingnya.
"Alih-alih memihak satu kelompok diktator di atas yang lain, kita harus menempatkan diri kita pada jarak yang sama dari keduanya, membiarkan diri kita menjadi perantara yang jujur, melindungi keamanan dan kepentingan nasional kita sambil mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi," tulis Omar, dilansir di Middle East Eye, Senin (23/11).
Menjelang pemilihan presiden November lalu, pemerintahan Trump mendapatkan serangkaian kesepakatan yang memungkinkan Israel untuk menormalkan hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Sudan. Omar menunjukkan, bahwa setelah kesepakatan UEA dengan Israel, pemerintahan Trump mengusulkan penjualan senjata senilai 23 miliar dolar ke UEA, termasuk jet tempur F-35 yang didambakan.
Dalam hal ini, Omar menuduh Trump mencoba membentuk aliansi militer melawan Iran. Namun di sisi lain, ia menuduh Trump mengabaikan pelanggaran Arab Saudi di Yaman, peran UEA dalam perang saudara Libya dan penindasan Bahrain terhadap suara-suara oposisi.
"Apa arti perjanjian ini bagi jutaan orang Palestina yang terus hidup di bawah pendudukan militer Israel? Daripada membuat kenegaraan atau penentuan nasib sendiri yang lebih mungkin, mereka telah menormalisasi pendudukan dan membuat perdamaian nyata bagi Israel dan Palestina semakin tidak mungkin," kata Omar.
Dia melanjutkan, mengabaikan penderitaan rakyat Palestina bertentangan dengan nilai-nilai AS yang paling dasar. Karena itu, menurutnya, mereka harus menegaskan kembali seruan untuk solusi dua negara dengan hak asasi manusia penuh dan penentuan nasib sendiri untuk Israel dan Palestina kembali ke debat publik dengan keadaan yang mendesak.
Sementara itu, Biden mendukung kesepakatan normalisasi UEA ketika diumumkan pada September, dan menyebutnya sebagai langkah bersejarah untuk menjembatani jurang yang dalam di Timur Tengah.
Kemenangan Trump pada 2016 dirayakan di Israel, terutama di kalangan sayap kanan dan penduduk permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Mereka merasa AS akan memihak mereka dalam konflik tersebut.
Sejak itu, Trump dituduh merusak potensi solusi dua negara, yang sebelumnya menjadi kunci kebijakan AS terhadap konflik tersebut. Apalagi, ketika AS memindahkan kedutaanya dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang secara efektif mengakui kota yang disengketakan itu sebagai ibu kota Israel.
Trump bersikeras dia akan mendorong perjanjian damai sebagai presiden, yang kemudian dikenal sebagai "kesepakatan abad ini". Tetapi rencananya gagal.
Sementara Biden mengatakan, dia akan membuka kembali saluran diplomatik dengan Iran dan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir jika Iran kembali mematuhi persyaratannya, yang mulai dilanggar setelah penarikan Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
