IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan kehalalan vaksin Sinovac.
Hal itu menyusul kabar izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac, yang sedang uji klinis tahap tiga di Bandung, akan keluar pada pekan ketiga atau keempat Januari 2021.
"Pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, BPOM, bersama MUIagar mengkaji dan memastikan aspek kehalalan unsur vaksin tersebut," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan di Jakarta, Senin (23/11).
Bamsoet juga mendorong pemerintah, dalam hal ini BPOM dan Kemenkes, memastikan standar dan fasilitas produksi dan unsur obat vaksin yang digunakan, serta mutu, proses bahan baku, proses produksi, pelabelan, dan pengemasan, sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga aman jika diberikan kepada masyarakat Indonesia.
Politikus Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah memastikan seluruh proses pembuatan vaksin dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui informasi tentang vaksin tersebut secara jelas dan terbuka.
Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya, serta selalu bekerja proaktif dan meminta kerja sama yang baik dari seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan vaksin, yaitu peneliti maupun sponsor yang terdaftar.
Dia menyampaikan BPOM perlu selalu memberikan pengawasan terhadap vaksin mulai dari saat kedatangan, pendistribusian, hingga penyuntikan vaksin akan diberikan kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu terus mengingatkan masyarakat bahwa hingga saat ini vaksin belum resmi diedarkan, sehingga diharapkan agar masyarakat mengetahui keberadaan vaksin tersebut dan tidak mudah percaya apabila ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa saat ini vaksin tengah beredar dan diberikan kepada masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
