13 Jumadil Akhir 1442

Ulama UEA Dukung Arab Saudi soal Ikhwanul Muslimin

Rabu , 25 Nov 2020, 05:49 WIB Reporter :Rossi Handayani/ Redaktur : Muhammad Hafil
Ulama UEA Dukung Arab Saudi soal Ikhwanul Muslimin. Foto: Logo ikhwanul muslimin
Ulama UEA Dukung Arab Saudi soal Ikhwanul Muslimin. Foto: Logo ikhwanul muslimin

IHRAM.CO.ID, DUBAI -- Pernyataan ulama Arab Saudi tentang Ikhwanul Muslimin didukung oleh Dewan Fatwa Uni Emirat Arab (UEA). Dukungan ini dinyatakan saat pertemuan virtual pada Senin (23/11), yang dipimpin oleh Ketua Dewan, Sheikh Abdullah bin Bayyah.

Dilansir dari laman Khaleej Times pada Selasa (24/11), Pertemuan tersebut meninjau pernyataan Dewan Ulama Senior Arab Saudi, yang menegaskan bahwa Syariah mempromosikan persatuan dan memperingatkan terhadap perpecahan dan kelompok-kelompok penjahat.

Dewan tersebut menyatakan dukungan penuhnya untuk pernyataan dewan Saudi, yang menggemakan proklamasi sebelumnya dari pemerintah UEA dan Arab Saudi yang menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.

Hal ini karena dukungannya terhadap kelompok ekstremis brutal, perselisihan dengan kepemimpinan dan pembangkangan. Selain itu juga mendesak semua Muslim untuk mengecam perpecahan, dan menghindari mendukung, bersimpati, dan bergabung dengan organisasi yang bertujuan untuk memicu perpecahan.

Mengutip ayat-ayat dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, dewan tersebut menegaskan bahwa tidak diizinkan untuk bersumpah kepada siapa pun selain pada Maha Penguasa. Selain itu tidak diperbolehkan untuk bersumpah setia kepada emir.

Para intelektual agama, anggota parlemen dan institusi di Mesir memuji Dewan Cendekiawan Senior Saudi karena melabeli Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris yang tidak mewakili Islam. Dewan Cendekiawan Saudi itu juga memperingatkan dunia agar tidak bekerja sama atau bersimpati pada organisasi transnasional tersebut.

"Peringatan ulama top di Arab Saudi tepat waktu, dan itu akan membatasi hasutan dan kekerasan Ikhwanul Muslimin," kata Mahmoud Mohanna, anggota Dewan Cendekiawan Senior al-Azhar Mesir, dilansir di Asharq Al-Awsat.

Sementara, Ikhwanul Muslimin telah menanggapi pernyataan Dewan Cendekiawan Senior Arab Saudi yang menuduhnya sebagai organisasi teroris. Mereka menekankan organisasi tersebut didasarkan pada ideologi reformis yang mengadvokasi Islam dan bukan terorisme.

"Ikhwanul, yang didirikan pada 1928 di Mesir jauh dari tindak kekerasan, terorisme dan penyebaran perpecahan di antara komponen bangsa," kata Juru Bicara Ikhwanul Muslimin Talaat Fahmy, dilansir di Middle East Monitor, Selasa malam (10/11).

"MB telah, sejak berdirinya, sebuah kelompok advokasi reformis yang menyerukan untuk menaati Allah melalui berbagi nasehat yang bijak dan saleh tanpa berlebihan atau kelalaian," ujar dia.

Dia menunjukkan, Ikhwanul menyangkal semua tuduhan Dewan Cendekiawan Senior. "Pendekatan kelompok didasarkan pada Alquran dan hadits sahih otentik tanpa berlebihan atau ekstremisme, dan sejarahnya membuktikan hal itu," kata dia.

"Kelompok yang sama sekali jauh dari tindak kekerasan dan terorisme, selalu menjadi korban kekerasan dan teror kediktatoran. Ikhwanul tetap merujuk terhadap dasar-dasar Islam yang benar dan tujuan yang adil dari bangsa, tujuan Palestina pertama dan utama," ucapnya.

Fahmy mengandalkan pandangan ulama terkemuka Saudi tentang kegiatan Ikhwanul tersebut, yaitu Abdul Aziz Ibn Baz, Abdullah Ibn Jibreen dan Safar Al-Hawali, serta Permanent Committee for Scholarly Research dan Ifta. "Semua ulama itu mengatakan Ikhwanul adalah salah satu kelompok yang paling dekat dengan kebenaran, di antara Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan mazhab yang mencapai keselamatan, dan membuktikan kelompok itu moderat dan bermaksud untuk mereformasi dan mendukung ajaran Islam," ujar Fahmy.

Fahmy mengimbau semua orang bekerja mempersatukan bangsa, menyebarkan ajaran Islam, membela Sunnah Nabi, dan menghadapi bahaya dan konspirasi terhadap umat Islam. Sementara itu, Dewan Cendekiawan Senior menganggapi Ikhwanul itu sebagai organisasi teroris, dengan mengikuti jejak Kementerian Dalam Negeri Saudi, yang mengambil langkah serupa pada Maret 2014.

 

widget->kurs();?>