Selasa 01 Dec 2020 09:29 WIB

Arab Saudi Setuju Buka Ruang Udaranya Buat Pesawat Israel

Pesawat Israel yang menuju UEA akan melintasi ruang udara Arab Saudi.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah
Penasihat Gedung Putih sekaligus menantu Presiden AS Donald Trump Jared Kushner mengunjungi Arab Saudi.
Foto: AP Photo/Susan Walsh
Penasihat Gedung Putih sekaligus menantu Presiden AS Donald Trump Jared Kushner mengunjungi Arab Saudi.

REPUBLIKA.CO.ID,  RIYADH -- Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner bertolak ke Arab Saudi bertemu pejabat Saudi, Senin (30/11) waktu setempat. Kunjungannya membuahkan kesepakatan bahwa Arab Saudi setuju untuk mengizinkan pesawat Israel melintasi wilayah udaranya dalam perjalanan ke Uni Emirat Arab (UEA).

Kushner dan utusan Timur Tengah Avi Berkowitz dan Brian Hook mengangkat permasalahan tersebut tak lama setelah mereka tiba di Arab Saudi. "Kami dapat mendamaikan masalah tersebut," kata seorang pejabat dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Reuters dikutip laman Aljazirah, Selasa (1/12).

Baca Juga

Perjanjian tersebut dibuat hanya beberapa jam sebelum penerbangan komersial pertama Israel ke UEA yang direncanakan pada Selasa (1/12) pagi waktu setempat. Penerbangan pesawat Israel berisiko dibatalkan tanpa perjanjian penerbangan melewati udara Arab Saudi.

Penerbangan langsung merupakan bagian dari kesepakatan normalisasi yang dicapai Israel tahun ini dengan UEA, Bahrain, dan Sudan. UEA telah memperoleh keuntungan dari normalisasi. UEA bisa membeli senjata canggih dari AS, termasuk jet tempur seri terbaru F-35s yang dimiliki Israel.

"Ini (kesepakatan) harus menyelesaikan setiap masalah yang harus terjadi dengan operator Israel yang membawa orang-orang dari Israel ke UEA dan kembali, dan juga ke Bahrain," kata pejabat Gedung Putih kepada Reuters.

Kushner dan timnya juga akan bertemu dengan emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan emir Kuwait pada akhir pekan ini. Salah satu tujuan perjalanan itu adalah untuk membujuk negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) agar mengakhiri blokade tiga tahun Qatar.

Qatar telah berada di bawah blokade udara, darat, dan laut yang diberlakukan oleh anggota GCC Arab Saudi, UEA dan Bahrain, dan non-anggota GCC Mesir, sejak Juni 2017. Mereka memutuskan hubungan dengan Doha setelah menyebut Qatar mendukung terorisme.

Qatar dengan keras menolak tuduhan tersebut. Pihaknya mengatakan, tidak ada pembenaran yang sah untuk memutuskan hubungan seperti itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement