IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan, ada banyak peran dari pemerintah dan TNI Polri terkait kelompok separatis di Papua. Menurut dia, pembatas ruang kelompok tersebut sudah mulai harus dibenahi, utamanya simpati dari luar negeri.

‘’Pertama batasi ruang gerak OPM, karena mereka kan biarpun gak terlalu besar, klaim luar negerinya besar,’’ ujar dia kepada Republika, Rabu (2/12).

Dirinya tak menyangkal, hal itu memang membutuhkan berbagai peran aktif dari beberapa instansi, seperti TNI/Polri, BIN, dan Kemenlu. Utamanya, untuk membatasi ruang gerak di luar negeri, mengkampanyekan pembangunan di Papua, dan membangun diplomasi pertahanan.

‘’Dengan itu, saya rasa akan punya daya kejut yang lebih tinggi secara politik,’’ tambah dia.

Namun demikian, dirinya menekankan jika upaya dari Kemenlu dirasa masih tidak kentara. Hal itu, kata dia, juga menjadi masalah, sehingga Kemenlu dituntut berupaya lebih menyoal diplomasi dan pembangunan persepsi di dunia internasional.

‘’Problem persepsi buruk tentang Papua, ya karena Kemlunya ga bekerja secara efektif,’’ tambah dia.

Dia menilai, sejauh ini, isu luar negeri mengenai Papua hanya sebatas permasalahan TNI dan petugas keamanan. Padahal, tanggung jawab itu dinilainya keliru.

Bukan hanya itu, lanjutnya, beberapa tahapan tersebut juga harus dilakukan di berbagai lapisan. Di pemda dan pemerintah dalam negeri, kata dia, bisa memberikan akselerasi program. Selain dari langkah kedua dari TNI/Polri dan BIN untuk melakukan pengamanannya.

‘’Dan tahapan ketiga adalah upaya dari teman-teman luar negeri (diplomat) untuk membangun opini baik,’’ ungkap dia.

Sebelumnya, dikabarkan ada Pendeklarasian pembentukan pemerintah sementara Papua Barat oleh pentolan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda di London, Inggris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika