IHRAM.CO.ID,MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalillah menyatakan optimis perekonomian daerah yang sempat minus karena pandemi Covid-19 bisa kembali pulih dan membaik pada 2021.
"Biasanya di waktu normal eksekusi anggaran kencang di akhir-akhir saja. Tapi sekarang karena proses pemulihan ekonomi di masa pandemi eksekusi anggaran di kuartal pertama harus kencang supaya baik pertumbuhannya," kata Rohmi selepas menghadiri penandatanganan kerja sama dan nota kesepahaman antara 34 gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia, disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Kepala BPKP secara virtual dari Mataram, Rabu (2/12).
Menurut wagub, untuk pengawasan Pemprov NTB memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan BPKP NTB. Setiap perencanaan hingga eksekusi anggaran Pemrov NTB selalu berkonsultasi dengan BPKP. Hal tersebut untuk saling menjaga agar penggunaan uang negara bisa terus aman dan tepat sasaran. "Kita optimis InsyaAllah perekonomian kita semakin baik," ujarnya.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, menyebutkan pemerintah pusat dan daerah menjadi busur penggerak perekonomian utama di masa pandemi. Oleh karena itu, sejak Januari mendatang, pembelanjaan harus dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akuntabel, agar pertumbuhan ekonomi bisa terus membaik.
Selain itu, Kepala BPKP juga menekankan pentingnya pengawasan dan ketelitian dalam membelanjakan anggaran. Sehingga tidak ada oknum nakal yang memanfaatkan kondisi tersebut demi mendapatkan keuntungan.
Oleh karena itu, ia meminta agar Pemerintah dan Pengawas harus bekerjasama dengan sebaik-baiknya. "Kami ingatkan hati-hati dan tetap akan ada pemeriksaan. Kita berharap BPKP mampu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan ini agar pelaksanaannya bisa cepat, tepat, dan akuntabel," tegasnya.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, tidak semua pemda memiliki kapasitas yang cukup untuk membangun dan membuat program yang pas dan mengeksekusinya dengan baik. Sehingga harus mengutamakan fungsi dampingan, dalam hal ini bekerjasama dengan BPKP. "Jangan lupa untuk selalu mengutamakan fungsi dampingan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
