REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Setidaknya 30 ribu tahanan di Thailand akan diampuni menyusul terbitnya dekret kerajaan pada malam ulang tahun mendiang Raja Bhumibol Adulyadej. Sebanyak 200 ribu tahanan lainnya akan dikurangi masa hukumannya.
Royal Gazette mengumumkan pada Jumat (4/12) bahwa Raja Maha Vajiralongkorn saat ini mengeluarkan pengampunan dan amnesti secara nasional untuk menandai tanggal lahir ayahnya pada Sabtu (5/12). Menurut Bangkok Post, jurnalis Sorrayuth Suthassanachinda, pemimpin protes kaos merah Nattawut Saikuar, dan mantan menteri perdagangan Boonsong Teriyapirom, termasuk di antara mereka yang hukumannya akan dipersingkat.
Sorrayuth dijatuhi hukuman delapan tahun penjara awal tahun ini. Dia dilaporkan seorang rekannya karena gagal mengungkapkan kelebihan pendapatan dari iklan TV selama program beritanya di awal tahun 2000-an.
Nattawut dipenjara karena aktivitas politiknya mendukung mantan perdana menteri Thaksin dan saudara perempuannya, Yingluck Shinawatra. Namun, Nattawut masih bisa kembali ke penjara setelah diharapkan dibebaskan sebelum akhir tahun karena dakwaan lain terhadapnya.
Boonsong, mantan menteri perdagangan, mendapat hukuman 48 tahun atas keterlibatannya dalam dugaan anomali perdagangan beras selama masa jabatan Yingluck. Menurut Bangkok Post, Departemen Pemasyarakatan saat ini memiliki 247.557 calon penerima pengurangan masa tahanan yang memenuhi syarat dari total 344.161 narapidana.
Thailand baru-baru ini menghidupkan kembali undang-undang (UU) kontroversial yang melarang kritik terhadap keluarga kerajaan. Hal itu dilakukan saat negara tersebut menghadapi gelombang demonstrasi anti-pemerintah selama beberapa bulan terakhir.
UU lèse-majestè Thailand, yang melarang penghinaan dalam bentuk apa pun terhadap kerajaan, termasuk paling ketat di dunia penerapannya. Beberapa aktivis telah dipanggil untuk menghadapi dakwaan berdasarkan lèse-majestè. Ganjaran hukuman bisa mencapai 15 tahun penjara untuk setiap dakwaan. Itu adalah pertama kalinya dalam sekitar tiga tahun tuntutan diajukan.
Thailand telah diguncang gelombang demonstrasi selama berbulan-bulan. Mereka menyerukan reformasi konstitusi dan mendesak pencopotan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha.
Dia dituding mencurangi proses pemilu tahun lalu dengan ambisi tetap berkuasa. Mantan jenderal yang menjadi tokoh utama dalam kudeta tahun 2014 itu telah membantah tudingan tersebut.
Pada akhir Oktober lalu, Prayut Chan-o-cha menolak seruan partai-partai oposisi untuk mundur dari jabatannya. "Saya tidak akan lari dari masalah. Saya tidak akan meninggalkan tugas saya dengan mengundurkan diri pada saat negara memiliki masalah," kata Prayut saat menghadiri sebuah sesi parlemen untuk membahas gelombang demonstrasi pada 27 Oktober lalu dikutip laman Channel News Asia.
Prayut mengungkapkan, dia telah setuju membentuk komite untuk mengkaji permasalahan yang disorot massa. Akan tetapi Prayut mengaku tak tahu harus membahas atau membicarakan hal ini dengan siapa. "Karena tidak ada pemimpin. Mereka semua adalah pemimpin," ujarnya mengacu pada para pengunjuk rasa.
Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa turut menyerang pihak kerajaan Thailand. Mereka menyebut pihak kerajaan berpolitik dan telah memungkinkan adanya dominasi militer selama bertahun-tahun. Gelombang demonstrasi pada akhirnya turut menyuarakan tentang reformasi monarki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
