IHRAM.CO.ID, KUALA LUMPUR – Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah menghilangkan kehkawatiran di kalangan Muslim tentang kepastian kehalalan vaksin Covid-19. Vaksin Covid-19 yang segera akan divaksinasi massal disebut tidak harus halal.
“Jika mereka bisa mendapatkan sertifikasi halal, itu lebih baik. Tapi kami mendaftarkan obat berdasarkan status halal atau tidak, dan kami juga mendaftarkan obat non-halal,” kata dia seperti dilansir di The Straits Times, Kamis (10/12).
Kekhawatiran apakah vaksin Covid-19 diizinkan untuk digunakan oleh umat Islam pun telah muncul di Malaysia. Yakni ketika Malaysia menandatangani kesepakatan dengan produsen vaksin untuk mendapatkan pengiriman. Komite Muzakarah Khusus Dewan Nasional Urusan Islam Malaysia pun sempat membahas apakah vaksin dapat diberikan kepada Muslim, pada (3/12) lalu.
Menteri Agama Malaysia Zulkifli Mohamad Al-Bakri mengatakan, bahwa keputusan itu akan diumumkan setelah diserahkan kepada raja yang mengawasi masalah agama sebagai persetujuannya. Sementara itu Perusahaan Farmasi Malaysia Pharmaniaga berencana membangun fasilitas vaksin halal pertama di dunia pada 2022.
Sebagaimana diketahui pula, Malaysia telah meneken kerja sama dengan Pfizer untuk memasok 12,8 juta dosis vaksin Covid-19, atau sekitar 20 persen populasi. Adapun penekenan kerja sama juga dilakukan denan Fasilitas Covax untuk mencakup 10 persen dari populasi. Tak hanya itu, negara ini juga akan mendapatkan vaksin dari China. Sehingga pertanyaan tentang kepastian kehalalan vaksin pun mencuat.
“Kalaupun ada bahan yang tidak boleh, proses transformasi kimiawi akan membuatnya bersih dan halal,” kata Mufti Perlis Mohd Asri Zainul Abidin dalam rapat Komite Muzakarah, pekan lalu.
Malaysia mencatat 959 kasus baru dan lima kematian, Rabu (9/12). Ini membuat penghitungan kasus yang dikonfirmasi menjadi 76.265, sementara angka kematian mencapai 393 orang. Di samping tingginya angka penyebaran dan kasus kematian akibat Covid-19, masalah halal di Malaysia bisa menjadi masalah yang sensistif dan terkadang dapat memicu ketegangan rasial di negara Jiran tersebut.
Sebab umat Muslim diwajibkan untuk memastikan makanan, minuman, pakaian, bahkan obat-obatan yang digunakan merupakan produk yang halal. Kasus sertifikat palsu atau proses produksi yang tidak higienis saja sering menjadi berita utama di Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
