REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Mantan Presiden Tunisia Moncef Marzouki dan penasihat presiden Yaman, Abdul Malik al-Mikhlafi mengecam normalisasi hubungan Maroko-Israel. Marzouki mengatakan normalisasi hubungan ini dilakukan saat pelanggaran hak-hak masyarakat Palestina semakin meningkat.

"Sebagai warga Tunisia dan Maghreb saya mengecam normalisasi hubungan pemerintah Maroko dengan Israel saat aktivitas permukiman ilegal dan aneksasi Israel dan segala pelanggaran terhadap hak-hak orang Palestina meningkat," kata Marzouki di media sosial seperti dilansir dari Yeni Safak, Sabtu (12/12).

Sementara itu Al-Mikhlafi menekankan penolakan masyarakat Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.  "Hak-hak rakyat Palestina akan terus terikat dengan hukum dan akal sehat," cicit Al-Mikhlafi di Twitter.

Pada Kamis (10/12) lalu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan normalisasi hubungan antara Israel dan Maroko. Ia mengatakan kedua belah pihak 'sepakat untuk memiliki hubungan diplomatik penuh.

Trump menambahkan kesepakatan ini 'terobosan besar' bagi perdamaian di Timur Tengah. Sementara itu kantor berita Maroko, MAP melaporkan Kerajaan Maroko mengonfirmasi niatan mereka untuk 'secepat mungkin' meresmikan hubungan dan kontak resmi  Israel.

Maroko menjadi negara keempat yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Setelah pemerintah Sudan mengumumkan hal yang sama pada bulan Oktober lalu. Menyusul langkah Bahrain dan Uni Emirat Arab di bulan September.

Maroko sepakat untuk melakukan normalisasi setelah AS mengaku kedaulatan Sahara Barat yang menjadi sengketa. Kesepakatan-kesepakatan normalisasi hubungan empat negara mayoritas muslim itu kecam rakyat Palestina. Mereka mengatakan normalisasi hubungan mengabaikan hak-hak mereka dan tidak melayani tujuan Palestina. n Lintar Satria

Ikuti Whatsapp Channel Republika