REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Perdana Menteri India, Narendra Modi, meyakinkan para petani bahwa reformasi di sektor agraria ditujukan untuk membantu menyejahterakan mereka, Sabtu (12/12). Pernyataan tersebut muncul setelah ribuan petani terus melanjutkan protes terhadap tiga undang-undang baru guna merombak pengadaan dan penjualan hasil bumi.
“Reformasi akan membantu menarik investasi di bidang pertanian dan menguntungkan petani,” kata Modi pada pertemuan tahunan Federasi Kamar Dagang dan Industri India di New Delhi.
Modi menegaskan, sektor swasta harus membantu meningkatkan sektor pertanian negara. Cara ini akan membantu petani lebih sejahtera.
Tapi, para petani yang memprotes di negara bagian utara khawatir undang-undang baru pada akhirnya akan membongkar pasar. Mereka juga takut peraturan itu menghentikan pemerintah untuk membeli gandum dan beras dengan harga yang terjamin, membiarkan mereka bergantung pada belas kasihan pembeli swasta.
Sebanyak 30 serikat petani secara aktif memprotes aturan baru tersebut. Pembicaraan antara pimpinan serikat petani dan pejabat pemerintah telah gagal untuk memecahkan kebuntuan dengan petani yang menuntut pembatalan reformasi sepenuhnya.
Terlepas dari jaminan terbaru Modi, ribuan petani tetap mencoba memasuki New Delhi dari negara bagian tetangga Uttar Pradesh. Mereka mendesak pencabutan undang-undang baru tersebut.
Akhir pekan lalu, ribuan anggota diaspora India mengadakan aksi unjuk rasa di London menentang undang-undang baru tersebut. Sementara lebih dari 15 partai oposisi India mendukung protes tersebut.
Serikat petani mengatakan undang-undang baru diperkenalkan tanpa konsultasi dan mereka takut kehilangan pendapatan dan perlindungan atas harga yang dijamin. “Kami berencana untuk memprotes secara damai,” kata Balbir Singh Rajewal, presiden Persatuan Bharatiya Kisan (Serikat Petani India).
"Pemerintah harus menerima tuntutan kami jika mereka ingin kami menghentikan protes kami," kata Rajewal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
