Selasa 15 Dec 2020 19:06 WIB

Syarat Tes Rapid Antigen Sebelum Berangkat Liburan

Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat wacanakan tes rapid antigen ke wisatawan.

Tes rapid antigen Covid-19 menjadi syarat bagi wisatawan yang hendak berlibur akhir tahun. Syarat tes rapid antigen diharapkan membantu masyarakat berlibur aman dan mencegah terjadinya kenaikan kasus Covid-19.
Foto: EPA
Tes rapid antigen Covid-19 menjadi syarat bagi wisatawan yang hendak berlibur akhir tahun. Syarat tes rapid antigen diharapkan membantu masyarakat berlibur aman dan mencegah terjadinya kenaikan kasus Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dadang Kurnia, Rr Laeny Sulistyawati, Antara

Pemerintah pusat mewanti-wanti daerah untuk melakukan perketatan wisatawan yang akan masuk ke daerahnya. Setelah pada Senin malam mengumumkan wisatawan yang akan masuk Bali harus melampirkan syarat tes PCR dan tes rapid antigen, sejumlah daerah berupaya melakukan langkah serupa untuk mencegah lonjakan kasus pascaliburan.

Baca Juga

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar wisatawan yang keluar-masuk daerah wisata di wilayah setempat agar dilakukan tes rapid antigen. Menurutnya langkah tersebut perlu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Apalagi pascalibur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, sempat terjadi peningkatan kasus Covid-19 di wilayah setempat. Khofifah tak ingin itu kembali terulang saat libur akhir tahun 2020.

Khofifah pun meminta daerah-daerah di Jatim, utamanya daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk ke Jatim, melakukan penguatan dalam pengawasan Prokes di masyarakat. Khofifah meminta daerah setempat memghitung ulang kebutuhan logistik dalam upaya penegakan protokol kesehatan tersebut.

"Tolong dihitung kembali logistik untuk persiapan daerah-daerah yang biasanya ramai sebagai tujuan mudik maupun wisata. Pastikan mereka di swab antigen. Utamanya daerah-daerah yang menjadi pintu  keluar masuk baik darat, laut, maupun udara," kata Khofifah di Surabaya, Selasa (15/12).

Khofifah juga meminta para kepala daerah untuk memperkuat update konsolidasi Satgas hingga penggalakan Operasi Yustisi. Tak hanya itu, fungsi-fungsi ruang karantina dan Kampung Tangguh di setiap daerah juga dimintanya direvitalisasi.

"Bagi Bupati/Wali Kota yang dulu sudah mempunyai ruang karantina, tolong dihidupkan kembali. Yang dulu sudah mempunyai Kampung Tangguh, tolong direvitalisasi," ujar Khofifah.

Khofifah menambahkan, meskipun Jatim tercatat sebagai provinsi dengan jumlah rapid test tertinggi di Indonesia, perlu dilakukan analisis bersama. Utamanya terkait langkah strategis yang diambil, guna mengendalikan kenaikan angka penyebaran.

"Ini akan menjadi bagian penting untuk dilakukan analisis bersama. Kita kerja keras jangan sampai terjadi  kenaikan-kenaikan yang  tidak terkendali," kata dia.

Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan pelaksanaan operasi yustisi dan tes antigen bagi pendatang di titik-titik peristirahatan saat libur akhir tahun. "Tadi disepakati, yang mau naik angkutan umum, transportasi udara, kereta dan bus, mesti ada tes rapid antigen. Hitung-hitungannya akan deteksi lebih baik lagi, lebih akurat (dibandingkan rapid tes antibodi)," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menyiapkan pos kontrol untuk mengurai kerumunan yang dimungkinkan terjadi dan operasi yustisi yang akan digelar pada titik-titik rawan kerumunan seperti rest area. "Di rest area akan dipersiapkan tempat untuk lakukan kontrol sehingga tidak terjadi kerumunan. Jawa Tengah akan siapkan yustisi di sana, Satpol PP, juga kepolisian dibantu TNI sekaligus Dinkes untuk bisa ambil sampling tes untuk lakukan pengamanan, rencananya akan di beberapa titik," ujarnya.

Untuk mengantisipasi penambahan kasus Covid-19, Pemprov Jateng juga menyiapkan tempat karantina terpusat, bahkan beberapa tempat sudah disiapkan seperti Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, dan kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jateng, Kota Semarang.

Selain itu, Pemprov Jateng telah menambah fasilitas isolasi dan ICU di rumah sakit, baik tempat tidur ruang isolasi maupun tempat tidur di ruang ICU. Termasuk mencari tambahan tenaga kesehatan.

"Sehingga kalau kemudian mereka sudah parah di rumah sakit itu, rumah sakitnya lebih mampu, tapi seandainya mereka tanpa gejala, kita pusatkan saja di situ sehingga penanganannya akan lebih gampang," katanya.

Senada dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil Emil mewacanakan kewajiban wisatawan membawa hasil tes rapid antigen ketika akan memasuki lokasi wisata. "Belajar dari pengalaman libur panjang pada Oktober 2020 dan sebelum-sebelumnya, peningkatan kasus Covid-19 cukup signifikan dan membebani rumah sakit secara signifikan. Kami ingin memastikan wisatawan yang datang dan pergi itu sudah bersih dari Covid-19 dengan menyertakan bukti hasil rapid test antigen,” kata Kang Emil di Bandung, Senin (14/12).

Jawa Barat juga dipastikannya tidak mengizinkan kerumunan perayaan tahun baru. "Ini harus disosialisaikan ke masyarakat, pasti ada potensi keriuhan dan keramaian yang membahayakan, tertular Covid-19,” katanya.

Menurutnya, perayaan tahun baru dari dulu identik dengan keramaian, tiup terompet, dan konser musik. Aktivitas inilah yang sangat berpotensi menularkan virus. Aktivitas luar ruangan apalagi dalam ruangan, akan sangat dilarang.

“Penyebaran Covid-19 itu apabila ada kerumunan. Perayaan tahun baru kan biasanya ramai, ada konser musik, dan lain-lain. Hal tersebut berlaku juga jika dilaksanakan indoor tapi tetap mengundang kerumunan. Saya kira itu akan kita larang,” katanya.

Tes rapid antigen memang lebih akurat dibandingkan tes rapid antibodi. Namun tes untuk mendeteksi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) yang terbaik menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Iya, akurasi rapid test dengan antigen memang lebih baik dibandingkan rapid test antibodi. Sekarang rapid test antibodi juga sudah tidak dipakai kan?" kata Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban, beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan, harga tes rapid antigen juga relatif murah. Kisaran harga tesnya adalah Rp 400 ribu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah akan memberlakukan pengetatan aktivitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. "Kita bukan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," katanya dalam keterangan tertulis.

Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menegaskan pengetatan aktivitas masyarakat akan dilakukan secara terukur dan terkendali mulai dari larangan perayaan tahun baru hingga pembatasan jam operasional tempat hiburan yang jadi titik kumpul masyarakat.

"Pengetatan masyarakat secara terukur meliputi WFH 75 persen, pelarangan perayaan tahun baru di seluruh provinsi, dan pembatasan jam operasional mal, restoran, tempat hiburan sampai pukul 19.00 untuk Jabodetabek dan 20.00 untuk zona merah di Jabar, Jateng dan Jatim," jelasnya

Pengetatan penerapan protokol kesehatan juga akan dilakukan di rest area (tempat istirahat) dan tempat-tempat wisata. Luhut menambahkan, kewajiban melakukan tes rapid antigen maksimal H-2 keberangkatan juga akan diterapkan untuk perjalanan menggunaan kereta api jarak jauh dan pesawat terbang. Menurut dia, rapid test atau tes cepat jenis tersebut memiliki sensitivitas lebih baik dari rapid test antibodi sehingga lebih akurat mendeteksi Covid-19.

"Rapid test antigen ini memiliki sensitivitas yang lebih baik bila dibandingkan rapid test antibodi," katanya.

photo
Infografis Bila Harus Liburan di Tengah Pandemi - (republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement