REPUBLIKA.CO.ID, ADEN -- Koalisi pimpinan Saudi di Yaman pada Jumat (18/12), mengumumkan kabinet hasil dari pembagian kekuasaan baru. Kali ini dalam pemerintahan yang diakui secara internasional akan menyertakan milisi selatan.
Pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang berbasis di pelabuhan selatan Aden, dan milisi adalah sekutu dalam koalisi. Mereka telah berperang melawan Houthi yang berpihak pada Iran dan menguasai ibu kota Sanaa sejak 2014.
Tapi, milisi Dewan Transisi Selatan (STC) mendeklarasikan pemerintahan sendiri di Aden awal tahun ini. Kedua belah pihak telah bertempur di selatan, mempersulit upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong gencatan senjata permanen dalam keseluruhan konflik.
Pernyataan dari kantor Mansour Hadi menjelaskan, Perdana Menteri Maeen Abdulmalik diangkat kembali untuk memimpin kabinet baru. Kabinet itu mencakup lima menteri dari blok politik terbesar Yaman, termasuk STC dan partai Islah. Namun, Hadi tetap mempertahankan sekutu terdekatnya untuk mengisi kementerian utama, seperti pertahanan, dalam negeri, urusan luar negeri, dan keuangan.
Pemerintahan baru akan mulai dalam dua minggu dengan pemisahan pasukan dan penempatan kembali pasukan di selatan. Koalisi itu akan membuat mereka kembali ke medan perang dengan Houthi di utara dan bagian luar Aden, kota pelabuhan yang disengketakan.
Bentrokan di dalam kubu anti-Houthi adalah salah satu faktor yang menghambat upaya PBB untuk merundingkan gencatan senjata nasional. Padahal, hal itu penting untuk membuka jalan bagi dimulainya kembali negosiasi politik untuk mengakhiri perang. Negosiasi yang terakhir diadakan pada Desember 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
