Partai Kurdi Turki di Pusaran Islamis dan Ultra-Nasionalis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Bayangkan Anda sedang menonton berita malam dan melihat lambang partai politik, dalam hal ini adalah lambang Partai Demokrat Rakyat (HDP) pro-Kurdi. Pada lambang partai tersebut, sebagai pengganti daun dan bintang, terdapat gambar granat tangan dan peluru. Di atas itu ada segel merah di logo, seolah-olah partai itu sudah dilarang berpolitik.

Hal itu disampaikan Pinar Tremblay dalam artikelnya yang dimuat di Al-Monitor, Selasa (22/12). Dia mengatakan, itu adalah gambar yang ditampilkan beberapa kali di saluran televisi pro-pemerintah ATV dan beberapa akun media sosial meskipun ada keluhan resmi dari HDP.

Baca Juga

Saluran televisi itu hanya mengikuti panggilan dari Devlet Bahceli, pemimpin Partai Gerakan Nasional (MHP). MHP adalah sekutu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di pemerintahan. Itu adalah partai dari gerakan ultra-nasionalis yang dikenal sebagai Serigala Abu-abu.

The Grey Wolves menganjurkan pendekatan militan melawan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Baik Bahceli dan anggota senior MHP menargetkan HDP dan para pemilihnya. Bahkan sebelum koalisi antara MHP dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dibentuk, Bahceli memprovokasi Erdogan atas pendekatannya terhadap HDP dan isu Kurdi.

Kali ini, tuntutan Bahceli untuk melarang HDP digaungkan oleh elit MHP lainnya dengan cara yang tidak manusiawi terhadap Kurdi. Misalnya, Wakil Ketua MHP Semih Yalcin memposting serangkaian tweet di mana dia tidak hanya menyamakan HDP dan PKK sebagai organisasi teroris tetapi juga menyebut keduanya dengan istilah yang menghina dan tidak manusiawi. Akun ultra-nasionalis yang berbeda menyebarkan tweet ini jauh dan luas dan mendukung kata-kata Yalcin.

Meskipun secara diam-diam media pro-pemerintah bergabung dengan Bahceli untuk menyerang HDP, juru bicara AKP Numan Kurtulmus mengatakan penutupan partai di Turki secara historis tidak memberikan hasil positif.

Profesor hukum publik, Levent Koker, mengatakan, "Sekitar 26 partai politik ditutup Mahkamah Konstitusi Turki dari tahun 1962 hingga saat ini. Para pihak yang dilarang pengadilan adalah sosialis (komunis), Kurdi atau Islamis."

Masalah ini sering dibingkai di ruang publik sebagai sumber ketegangan antara Islamis Turki dan ultra-nasionalis, tetapi mengapa? Koker memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana sikap politik terhadap Kurdi berkembang dari waktu ke waktu. Pada 2008, Komunisme dan Islamisme tidak lagi dipandang sebagai ancaman.

"Pada waktunya, semacam persatuan antara kecenderungan Islamis AKP dan nasionalisme Turki gaya MHP muncul, dan sekarang, mungkin setelah 2011 ketika kelompok Kurdi menjadi terkenal di Rojava, Turki datang untuk melihat gerakan politik Kurdi terwakili di parlemen (HDP) sebagai satu-satunya ancaman serius bagi yayasan nasionalisnya. Cara memperlakukan HDP seperti ini semakin terlihat, terutama setelah pemilihan umum Juni 2015."