REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Sebuah desain baru untuk masjid di kota Ayodhya India utara sebagai bagian dari penyelesaian kasus kontroversial Masjid Babri telah diresmikan.
Namun, banyak organisasi Muslim yang menolak usulan pembangunan masjid baru dengan alasan masjid harus dibangun di tempat Masjid Babri asli berada.
Dirobohkan kelompok Hindu garis keras pada 1992, Masjid Babri ini dibangun pada abad ke-16 di negara bagian Uttar Pradesh. Perobohan ini mengguncang struktur komunal India yang telah ada selama beberapa dekade.
Para fundamentalis Hindu mengklaim situs tersebut adalah tempat kelahiran salah satu dewa mereka, Dewa Ram. November lalu, Mahkamah Agung India memutuskan sebuah kuil dapat dibangun di situs tersebut.
Pengadilan juga memerintahkan peruntukan tanah seluas lima hektar kepada Badan Wakaf Sunni Pusat yang dikuasai pemerintah untuk membangun masjid baru.
Selanjutnya, pengurus mengumumkan pembentukan Indo-Islamic Cultural Foundation (IICF) untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
Sekretaris IICF, Athar Hussain, mengatakan mereka berencana untuk meletakkan fondasi batu masjid pada awal tahun depan. Bergantung pada persetujuan yang diperlukan, batu fondasi akan diletakkan pada 26 Januari atau 15 Agustus.
"Kedua hari ini sangat penting bagi setiap orang India, itulah mengapa kami memilih dua tanggal ini. Desain masjid dan rumah sakit sudah disiapkan. Desainnya menggemakan arsitektur modern masjid di seluruh dunia," ujarnya dilansir di AhlulBayt News Agency (ABNA), Kamis (24/12).
Tanggal 26 Januari dirayakan sebagai Hari Republik di India, hari ketika India mengadopsi Konstitusi. Sementara 15 Agustus menandai Hari Kemerdekaan negara itu.
Hussain juga mengatakan, bersamaan dengan pembangunan masjid, di sekitarnya akan dibangun dapur komunitas, museum dan rumah sakit. IICF berencana menyediakan fasilitas canggih yang sangat dibutuhkan oleh penduduk di daerah sekitar.
“Perkiraan rumah sakit multispesialis ini sekitar 14 juta dolar AS. Sementara masjid diperkirakan menampung sekitar 2.000 orang untuk shalat pada saat yang bersamaan," lanjutnya.
Sejauh ini, Hussein menyebut belum diputuskan nama yang akan digunakan untuk masjid tersebut. Meski demikian, IICF telah diputuskan tidak akan menggunakan nama raja atau kaisar mana pun.
Meski IICF telah mengumumkan rencana pembangunan sebuah masjid, tetapi beberapa pemimpin Muslim di India mengatakan keputusan tersebut tidak dapat diterima masyarakat.
"Amanah itu telah dibentuk pengurus Wakaf Sunni. Komunitas Muslim menolak proposal tersebut dan sekarang jika pemerintah ingin membangun masjid, sekolah, rumah sakit, itu benar-benar berdiri atas pandangan mereka,” kata Presiden Dewan Politik Muslim India, Tasleem Rehmani.
Dia menegaskan rencana pembangunan masjid ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat karena sudah ditolak. Tuntutan yang pihaknya keluarkan adalah masjid harus dibangun di tempat yang sama di mana lokasi Masjid Babri berada sebelumnya.
Dia juga mengatakan, umat Islam telah menolak pembangunan masjid apa pun yang muncul sebagai kompensasi dari pembongkaran Masjid Babri.
Sekretaris Dewan Hukum Pribadi Muslim Seluruh India, Zafaryab Jilani, mengatakan setelah keputusan dibuat Mahkamah Agung tahun lalu, Muslim dan Dewan Hukum Pribadi telah menolak sebidang tanah seluas lima hektar yang diberikan kepada Muslim.
“Baru-baru ini ada rapat pengurus Personal Law, di mana setiap anggotanya memiliki pandangan yang sama. Membangun masjid (di lahan alternatif seluas 5 hektare) tidak diperbolehkan menurut syariah (hukum Islam),” ujarnya.
Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada 5 Agustus lalu telah meletakkan batu fondasi untuk sebuah kuil megah di bekas situs Masjid Babri.
Pada September, pengadilan khusus membebaskan semua 32 terdakwa yang masih hidup dalam kasus perobohan masjid, dengan mengatakan pembongkaran tidak direncanakan sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
