REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan bangsa Indonesia masih harus bekerja keras dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan dan ekonomi syariah.
Ia mengungkap pendapat pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah, jika lulusan dari pendidikan tinggi dengan prodi ekonomi dan keuangan syariah, kebanyakan tidak siap pakai. Hal ini karena lulusan tidak memiliki kompetensi yang sesuai.
"Atau dalam bahasa yang lebih popular tidak terjadi link and match yang kuat antara perguruan tinggi dan industri," ujar Kiai Ma'ruf saat menjadi pembicara kunci di acara Sharia Business and Academic Synergy (SBAS) dengan tema Strategi Pengembangan SDM Ekonomi Islam Berbasis Link and Match Solusi SDM Unggul Indonesia Maju, Selasa (29/12).
Kiai Ma'ruf juga menyebut , laporan Islamic Finance Development Indicator 2020 yang mencatat, Indonesia sebagai negara terbanyak dalam penyelenggara pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Namun, tidak diikuti dengan kualitas yang memadai.
Berdasarkan laporan, kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki. Hal ini karena dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan lebih banyak yang belum terakreditasi.
Dari yang sudah terakreditasi berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, baru 10 program studi Ekonomi Syariah yang berakreditasi A. Sedangkan yang berakreditasi B baru sejumlah 99 program studi dan sisanya berakreditasi C berjumlah 98 program studi.
"Selain itu, jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi pun masih sangat sedikit," kata Kiai Ma'ruf.
Berdasarkan data dari lembaga sertifikasi profesi bidang ekonomi syariah di Indonesia, jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi baru sebanyak 231 orang berdasarkan data dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
