REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Pemerintah Austria mewajibkan semua imam Muslim di negaranya didata sejak awal 2021. Mandat tersebut merupakan salah satu dari beberapa langkah baru yang diambil pemerintah Kanselir Sebastian Kurz.
Aturan ini diambil pemerintah mengingat serangan teror yang terjadi pada 2 November di Wina. Empat warga sipil dilaporkan tewas, sementara 23 lainnya luka-luka, setelah seorang pria bersenjata berusia 20 tahun melepaskan tembakan di pusat ibu kota Austria ini.
Saat ini, Austria menyerukan negara-negara di Uni Eropa (UE) mengadopsi pendataan imam dan pemimpin ibadah masjid di komunitas Muslim, seperti yang mereka lakukan. Dilansir di Deutsche Welle, Sabtu (2/1), dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman Die Welt, Menteri Urusan Eropa di Austria, Karoline Edtstadler, mengatakan pendataan Imam adalah kunci perang melawan politik Islam.
"Kebanyakan imam bergerak melintasi banyak negara Uni Eropa. Jadi, otoritas keamanan perlu tahu siapa yang memberitakan apa, di masjid mana, pada waktu tertentu," kata Edtstadler, sekaligus anggota Partai Rakyat Austria konservatif Kurz.
Dia juga percaya bagian pendanaan Uni Eropa harus dikontrol dengan sangat ketat di masa depan. Dengan cara ini, mereka tidak akan memberi bantuan pada organisasi dan asosiasi yang mendukung posisi Islamis dan anti-Semit.
Larangan pembiayaan untuk masjid di luar negeri, yang sudah diberlakukan di Austria, juga bisa dipertimbangkan. Untuk memerangi terorisme, Edstadler ingin memastikan peningkatan lebih lanjut dalam kerja sama dan pertukaran data antara otoritas peradilan dan keamanan negara-negara anggota UE.
Menteri dalam negeri Uni Eropa telah mengumumkan perang melawan terorisme setelah serangan di Wina dan kekejaman serupa di Paris dan Nice, Prancis. Pendataan Imam, yang ditugaskan kepada Komunitas Agama Islam di Austria (IGGO), adalah salah satu dari sejumlah tindakan yang diadopsi Austria setelah serangan Wina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
