REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan drone bawah laut atau underwater sea glider yang ditemukan di Selayar, Sulawesi Selatan bisa digunakan untuk mencari dan menentukan rute kapal selam.

Yudo mengatakan drone bawah laut tersebut bisa digunakan untuk mengumpukan data kedalaman atau karakter kedalaman laut sehingga bisa digunakan kapal selam agar tidak terdeteksi.

"Supaya tidak dideteksi, dicari kedalaman tadi yang layer (laut) nya tentunya yang pekat atau tidak," kata Yudo saat konferensi pers di Jakarta, pada Senin (4/1).

Selain digunakan untuk militer, Yudo menyatakan drone bawah laut itu biasanya digunakan untuk keperluan riset terkait karakteristik laut atau hidro oseanografi untuk mencari ikan.

"Jadi alat ini lebih pada untuk riset, riset bawah laut. karena memang alat ini tidak bisa mendeteksi kapal. jadi bukan untuk kegiatan mata-mata dan sebagainya," kata Yudo.

Menurut dia, drone bawah laut tersebut diturunkan dari kapal dan bisa menyelam hingga 2000 meter serta bisa bertahan selama dua tahun di lautan. Sebelumnya, nelayan di Selayar, Sulawesi Selatan menemukan benda berbentuk rudal yang merupakan drone bawah laut. Drone tersebut terbuat dari alumunium dengan dua sayap berukuran 50 sentimeter dan panjang bodi 225 sentimeter.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan Indonesia hingga kini belum memiliki alat tersebut.

"Kemudian terdapat instrumen mirip kamera di body dan memiliki panjang antena 93 sentimeter," kata Yudo.

TNI Angkatan Laut juga menyatakan hingga kini belum mengetahui negara pemilik drone bawah laut atau underwater sea glider. Dia menambahkan tidak ditemukan ciri-ciri tulisan negara pembuat pada bagian luar drone itu. Sebelumnya, diduga drone tersebut milik China.

Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis, China, Jepang dan Kanada bisa memproduksi drone tersebut, kata dia.

Meski demikian, hingga kini pun tidak ada negara yang mengklaim drone bawah laut itu. "Sehingga nanti akan kita laporkan melalui Kementerian Luar Negeri untuk penemuan ini," tambah Yudho.

TNI AL kata dia akan memperketat pengawasan terhadap kapal riset milik asing yang ada di perairan Indonesia terkait hal ini.

Dia pun memberikan waktu sebulan kepada Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut untuk membongkar dan meneliti data yang ada di dalam drone untuk mengetahui negara pemilik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika