IHRAM.CO.ID, Di vila Art Deco berdinding tinggi di pinggiran Kowloon, Hong Kong, Vatikan menjalankan misi diplomatik tidak resmi, satu-satunya pos terdepan politik apa pun di China.
Misi ini tetap dirahasiakan sehingga tidak tercantum dalam direktori resmi Gereja Katolik Roma dari setiap imam dan properti di kota.
Seperti dikisahkan oleh media terkemuka Israel, Jerusalem Post, dua monsignor yang menjadi staf pos terdepan tidak memiliki kedudukan formal dengan Beijing atau pemerintah Hong Kong, dan mereka tidak melakukan pekerjaan resmi, bahkan tidak bertemu dengan pejabat Hong Kong.
Pijakan yang lemah adalah tanda dari posisi rapuh di Cina dari denominasi Kristen terbesar di dunia, banyak dari anggotanya di Hong Kong sangat mendukung gerakan demokrasi kota.
Dan sekarang misi - dan Gereja secara keseluruhan di Hong Kong - berada di bawah tekanan yang meningkat saat Beijing bergerak untuk memadamkan suara-suara oposisi di kota itu di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru.
Pada Mei, dua biarawati Tionghoa yang bekerja di misi ditangkap oleh otoritas daratan selama kunjungan pulang ke provinsi Hebei, menurut tiga ulama Katolik yang mengetahui masalah tersebut.
Para suster, berusia 40-an, ditahan selama tiga minggu sebelum dibebaskan menjadi tahanan rumah tanpa dituntut. Mereka dilarang meninggalkan daratan, menurut salah satu 'imam'.
Sementara itu, diplomat Barat mengatakan, agen keamanan China telah meningkatkan pengawasan terhadap misi tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Penangkapan, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, dipandang oleh pemuka agama terkemuka di sini dan di Vatikan sebagai tanda Beijing ingin misi ditutup.
Semua kejadian itu terjadi karena tidak memiliki kedudukan resmi karena Tahta Suci dan China belum menjalin hubungan diplomatik formal. Sementara para pendeta terkadang ditangkap di daratan, "sangat tidak biasa bagi para biarawati untuk ditahan," kata pendeta lainnya, yang memiliki kontak lama di daratan.
"Biasanya mereka dibiarkan sendiri." Tekanan juga dirasakan di jantung Gereja di Hong Kong, oleh kepemimpinan keuskupan lokal yang besar.
Anggota senior klerus di Hong Kong mengatakan kepada Reuters bahwa Beijing sedang berusaha untuk memperluas kontrolnya atas keuskupan, sebagian dengan mempengaruhi pilihan uskup kota berikutnya, posisi yang telah dibuka sejak kematian uskup terakhir dua tahun lalu.
Beijing, kata mereka, sedang berusaha untuk mengajukan ke Hong Kong perjanjian dua tahun dengan Takhta Suci yang memberi pemerintah China suara yang signifikan dalam penunjukan wali di China daratan.
Menurut pejabat Vatikan, Hong Kong bukan bagian dari kesepakatan karena status semi-otonom kota itu. Tetapi dengan Beijing melakukan kontrol yang lebih besar atas Hong Kong, para pendeta Katolik di China daratan telah menyampaikan informasi kepada para rekannya di kota itu tentang pendeta dari Partai Komunis yang berkuasa untuk mengambil peran uskup, kata seorang pendeta senior itu.
Saat tekanan meningkat, penjabat kepala Gereja lokal, Kardinal John Tong, telah mengekang suara aktivis dalam hierarki Katolik, menurut empat orang yang mengetahui masalah tersebut.
Salah satu targetnya adalah Komisi Keadilan dan Perdamaian, sebuah badan hak asasi manusia di keuskupan yang secara tradisional memperjuangkan kebebasan politik dan agama.
Pada bulan Oktober, empat orang tersebut mengatakan, komite eksekutif Tong, yang dikenal sebagai kuria, menyensor pernyataan tentang hubungan Sino-Vatikan yang dikeluarkan oleh komisi tersebut.
Mereka menghapus referensi James Su Zhimin, Uskup Baoding, yang ditangkap oleh otoritas China lebih dari 20 tahun yang lalu di daratan dan telah menjadi pahlawan bagi banyak orang di Gereja. Nasibnya tidak diketahui.
Tong, 81, juga mengatakan kepada para pendetanya untuk tidak menyampaikan khotbah yang terlalu politis. Ia memperingatkan mereka bahwa mereka harus menghindari penggunaan bahasa yang menyebabkan "kekacauan sosial." Tong, seperti semua uskup, memiliki otoritas administratif penuh atas keuskupannya.
"Kami berada di dasar jurang - tidak ada lagi kebebasan berekspresi," kata mantan Uskup Hong Kong, Kardinal Joseph Zen, kepada Reuters dalam jawaban tertulis untuk pertanyaan.
"Semua hal ini normal di daratan China. Kami menjadi seperti kota lain di China."
Kecuali Kardinal Zen yang berusia 88 tahun, semua pemimpin Gereja, pastor dan umat paroki setempat yang diwawancarai untuk artikel ini menolak disebutkan namanya.
"Untuk setiap kata yang Anda ucapkan," kata Zen kepada Reuters, pihak berwenang "dapat mengatakan Anda melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional."
Dalam pernyataan tertulis, kantor Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan hak dan kebebasan penduduk Hong Kong, termasuk kebebasan beragama, dilindungi oleh Hukum Dasar Hong Kong, konstitusi mini kota, dan hukum keamanan nasional.
Kantor Penghubung, cabang utama pemerintah China di Hong Kong, tidak menanggapi pertanyaan untuk artikel ini. Kementerian Luar Negeri di Beijing tidak menjawab pertanyaan tentang status para suster.
Ditanya apakah China berusaha untuk menutup misi tidak resmi Vatikan di kota itu, kementerian tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Sejauh yang kami tahu, Vatikan belum mendirikan lembaga perwakilan resmi di Hong Kong."
Seorang juru bicara Vatikan menolak berkomentar untuk cerita ini. Dalam sebuah pernyataan, Keuskupan Hong Kong mengatakan bahwa umat paroki didorong untuk mengungkapkan pandangan mereka.
"Oleh karena itu, alih-alih penindasan, Keuskupan menyambut spektrum luas dari suara yang berbeda," katanya. Kardinal Tong menolak permintaan wawancara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
