REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Dalam sebuah surat kepada Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Imam Sunni di Zahedan, Mawlana Abdul Hamid, menyatakan warga Sunni di Iran masih dianggap sebagai warga negara kelas dua.  

Surat yang diterbitkan pada Selasa, (5/1) di situs informasi resmi ulama Sunni, secara eksplisit ditujukan kepada Khamenei. 

"Selama 42 tahun setelah kemenangan Revolusi Islam, kaum Sunni Iran masih menghadapi banyak masalah dan kekhawatiran tentang hak-hak sipil, hingga mereka merasa sebagai warga negara kelas bawah di Iran yang Islam," tulis Abdul Hamid.  

Dia merujuk pada isu-isu seperti tidak diangkatnya pejabat Sunni sebagai menteri, gubernur, penasihat atau wakil presiden, perwakilan dari Pemimpin Tertinggi dan penasihat Pemimpin Tertinggi, dan jabatan terbatas mereka dalam kementerian, angkatan bersenjata, dan pusat-pusat provinsi Sunni sebagai contoh masalah warga Sunni.  

Dalam wawancara dengan Radio Farda, Abdul Hamid sebelumnya mengkritik diskriminasi terhadap Sunni dan kurangnya persamaan antara etnis dan denominasi di Iran.  

Abdul Hamid menulis dalam surat barunya bahwa masalah utama adalah bahwa keputusan untuk Sunni dibuat di tempat-tempat tertentu, dan kebanyakan keputusan itu di luar hukum dan sewenang-wenang.  

Abdul Hamid lebih lanjut memperingatkan Pemimpin Tertinggi Iran bahwa kumpulan masalah dan keprihatinan dari Sunni secara bertahap memaksa mereka untuk kehilangan moral mereka meskipun sangat mencintai tanah air mereka dan sama sekali kehilangan harapan dalam perbaikan negara. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika