REPUBLIKA.CO.ID, BAKU -- Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev memprotes kunjungan Menteri Luar Negeri Armenia Ara Aivazian ke wilayah Nagorno-Karabakh belum lama ini, Kamis (7/1) waktu setempat. Presiden juga mengecam pertemuan Menlu Armenia dengan tokoh-tokoh senior pasukan separatis Armenia.
Aliyev memperingatkan bahwa Yerevan akan menyesal jika terus mengambil langkah-langkah provokatif seperti itu. Hal ini presiden katakan pada pertemuan evaluasi tahun 2020 di ibu kota Baku, Aliyev.
"Kunjungan-kunjungan ini harus dihentikan. Jika langkah-langkah provokatif seperti itu diambil, kami memperingatkan bahwa Armenia akan lebih menyesali lagi," ujar Aliyev dilansir laman Daily Sabah, Jumat (8/1).
Aliyev juga mengingatkan bahwa Azerbaijan menginformasikan pasukan Rusia yang ditempatkan di wilayah itu bahwa tidak ada warga negara asing dapat memasuki wilayah itu tanpa izin dari Azerbaijan. "Sayangnya, legislator Prancis pergi ke sana dengan izin dari elemen Rusia. Pada akhirnya, duta besar Prancis untuk Baku dipanggil ke kementerian luar negeri dan memperingatkan. Kami tidak akan tinggal diam," tegas Presiden Aliyev.
Aliyev juga menanyakan kepada Aivazian tentang kunjungan tersebut. "Apa yang kamu lakukan di sana? Mereka tidak boleh melupakan perang. Mereka tidak boleh melupakan 'tangan besi' yang masih ada," kata dia.
Aliyev mengingatkan, akibatnya akan semakin parah jika ada langkah provokatif serupa di masa mendatang. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan pada Selasa (5/1) lalu mengatakan bahwa kunjungan menteri luar negeri Armenia ke wilayah Nagorno-Karabakh melanggar ketentuan perjanjian trilateral November yang mengakhiri konflik antara kedua negara.
"Kunjungan ilegal Menteri Luar Negeri Armenia Ara Ayvazian ke wilayah Karabakh Azerbaijan, di mana dia bertemu dengan perwakilan rezim boneka dan menandatangani 'dokumen', bertentangan dengan pernyataan trilateral 10 November dan sama sekali tidak mematuhi kerangka kerja perdamaian, keamanan dan kerja sama di kawasan itu setelah penghentian permusuhan," ujar Kepala Departemen Layanan Pers Kementerian Luar Negeri Azerbaijan Leyla Abdullayeva dalam sebuah pernyataan.
Abdullayeva juga mengatakan, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat Armenia adalah sebuah "provokasi". Tindakan semacam itu tidak membantu normalisasi situasi di wilayah tersebut.
Bentrokan baru meletus antara Armenia dan Azerbaijan pada akhir September. Hal ini menghidupkan kembali konflik tetangga Kaukasus selama puluhan tahun di wilayah Nagorno-Karabakh. Selama pertempuran, Azerbaijan membebaskan beberapa kota dan hampir 300 pemukiman dan desa dari pendudukan Armenia. Pertempuran sengit berlangsung selama enam pekan sebelum Baku dan Yerevan menandatangani kesepakatan perdamaian yang ditengahi Moskow.
Kesepakatan itu datang setelah militer Baku terus menang dan mengancam akan maju ke kota utama Stepanakert (Khankendi) di Karabakh. Menyusul kesepakatan itu, Rusia mengerahkan pasukannya ke wilayah tersebut untuk memantau implementasi kesepakatan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
