Jumat 08 Jan 2021 22:15 WIB

Dirjen Diksi: Kurikulum SMK Dibuat Menjadi Lebih Terapan

Selain itu, siswa SMK juga akan memiliki mata pelajaran pilihan.

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Gilang Akbar Prambadi
Siswa SMK (ilustrasi)
Siswa SMK (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wikan Sakarinto mengatakan kurikulum SMK ke depannya akan diubah menjadi lebih kepada ilmu terapan. Selain itu, siswa SMK juga akan memiliki mata pelajaran pilihan.

Wikan menjelaskan, kurikulum merupakan hal utama yang harus diperbaiki untuk mencapai link and match dengan perusahaan. Ia mengatakan, mata pelajaran yang bersifat akademis dan teori akan dikontekstualisasikan menjadi vokasional. 

Ia mencontohkan, pelajaran matematika akan dibuat menjadi matematika terapan, demikian juga dengan IPA dan Bahasa Indonesia. "Jadi, nggak ada ceritanya Bahasa Indonesia dapat 9 tapi anak itu nggak bisa komunikasi. Nah, itu bukan vokasi. Buat apa nilai Bahasa Indonesia 9 tapi nggak bisa komunikasi. Itu cuma ngejar nilai aja namanya," kata Wikan, dalam video telekonferensi, Jumat (8/1). 

Selain itu, masa magang atau di SMK bernama praktik kerja industri (prakerin) dibuat menjadi minimal 1 semester atau bisa lebih. Hal ini dilakukan agar siswa SMK lebih terbiasa dengan dunia kerja. 

Selanjutnya, SMK juga akan memiliki mata pelajaran wajib baru bernama project based learning. "Dan ide kreatif kewirausahaan. Ini totalnya tiga semester," kata Wikan menambahkan. 

Siswa SMK juga akan dibebaskan memilih beberapa mata pelajaran pilihan. Wikan mencontohkan, jika siswa teknik mesin ingin belajar multimedia maka dipersilakan, atau siswa SMK ekonomi ingin belajar tentang digital marketing. 

"Ada mapel pilihan di SMK, kayak ada mata kuliah pilihan di perguruan tinggi. Mata pelajaran pilihan total tiga semester," kata dia lagi. 

Terakhir, ia menjelaskan, akan ada program co-kurikuler yang wajib dilaksanakan selama enam semester. Wikan menuturkan, program ini bebas diisi oleh kepala sekolah dan guru diatur terkait link and match-nya. 

"Misalnya dia konteksnya ingin bangun desa, nggak apa-apa. Atau mengundang guru tamu dari industri, atau pengabdian masyarakat, terserah," kata Wikan menjelaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement