IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyebut alasan masih maraknya politik uang dalam Pilkada 2020 karena cukup berpengaruhnya dalam menentukan pilihan.
Hal itu disampaikan Djayadi, menyusul temuan survei LSI mengenai politik uang di Pilkada maupun sikap masyarakat terhadap dalam Pemilu selama ini.
Berdasarkan 17 persen responden yang mengaku ditawari politik uang di Pilkada, 36 persennya mengaku tawaran tersebut berpengaruh kepada pilihan mereka.
"Cukup tinggi pengaruh dari tawaran uang itu maka itu mungkin yang menjadi salah satu alasan mengapa politik uang tetap marak di Pilkada kali ini," ungkap Djayadi dalam paparannya saat merilis hasil survei secara daring, Ahad (10/1).
Djayadi mengatakan, dari pengakuan responden yang pernah melihat tetangganya ditawari politik uang juga jumlahnya lebih besar yakni 20 persen. Ia menjelaskan, 40 persen juga responden meyakini jika politik uang di Pilkada 2020 berpengaruh terhadap pilihan masyarakat saat pemungutan suara 9 Desember lalu.
Angka ini sedikit lebih tinggi dari pengaruh politik uang berdasarkan pengakuan pribadi untuk menentukan pilihannya yakni 36 persen.
Djayadi mengatakan, pengaruh politik uang kepada pilihan seseorang juga sejalan dengan temuan LSI tentang 30 persen responden yang menilai pemberian suap atau gratifikasi hal yang wajar dalam pemilihan. Sekitar 30 persen responden kata Djayadi, juga menyebut hal itu berpengaruh terhadap perilaku memilih mereka.
"Diantara yang menjawab politik uang wajar, itu ada sekitar 30 persen kalau digabungkan akan menerima dam memilih calon yang memberi uang atau hadiah dan akan menerima dan memilih calon yang memberi lebih banyak," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
