Senin 11 Jan 2021 15:16 WIB

AS akan Klasifikasikan Houthi Yaman Sebagai Kelompok Teroris

Houthi dianggap bertanggung jawab atas serangan lintas batas.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah
Kelompok Houthi Yaman.
Foto: Anadolu Agency
Kelompok Houthi Yaman.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) akan mengklasifikasikan pemberontak Houthi Yaman sebagai kelompok teroris. Hal ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo di tengah kekhawatiran akan memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman, Senin (11/1).

"Penunjukan Houthi sebagai teroris ini dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan terorisnya, termasuk serangan lintas batas yang mengancam populasi sipil, infrastruktur dan pengiriman komersial," ujar Pompeo dikutip laman Aljazirah, Senin (11/1).

Baca Juga

Pompeo mengatakan, gerakan Houthi telah memimpin kampanye yang telah membunuh banyak orang. Gerakan ini terus mengguncang kawasan, dan menyangkal solusi damai Yaman untuk konflik di negara mereka sendiri. Dalam hal ini, Pompeo menunjuk pada serangan 30 Desember di sebuah bandara di kota kedua Yaman, Aden. Serangan itu menewaskan 26 orang dan disalahkan oleh pemerintah yang didukung Saudi pada Houthi.

Kelompok pemberontak menguasai sebagian besar Yaman dan sudah berada di bawah sanksi AS. Penunjukan Houthi sebagai kelompok teroris diharapkan membuat takut aktor luar agar tidak melakukan banyak transaksi dengan otoritas Houthi, termasuk transfer bank dan membeli makanan hingga bahan bakar.

Kelompok bantuan serta anggota Partai Demokrat Biden telah mengingatkan bahwa langkah tersebut akan sangat menghambat upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan terbesar di dunia di Yaman. Namun Pompeo bersikeras penetapan itu tidak akan mempengaruhi pekerjaan bantuan kemanusiaan.

Penetapan mulai berlaku sehari sebelum presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden menjabat pada 19 Januari.

"Kami berencana untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya pada aktivitas kemanusiaan tertentu dan impor ke Yaman," kata Pompeo.

"Kami telah menyatakan kesiapan kami untuk bekerja dengan pejabat terkait di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan organisasi internasional dan non-pemerintah serta donor internasional lainnya untuk mengatasi implikasi ini," ujarnya menambahkan.

Hanya 10 hari tersisa sebelum Biden menjabat. Langkah pemerintahan Trump ini diprediksi dapat mempersulit upaya pemerintahan baru untuk memulai kembali diplomasi dengan Iran. Seperti diketahui Iran memiliki hubungan dengan Houthi. Langkah ini juga bakal mempersulit penilaian kembali hubungan AS dengan Arab Saudi yang telah menyebabkan serangan bertubi-tubi di Yaman.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement