REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menyetujui semua transaksi yang melibatkan gerakan Houthi Yaman untuk bulan depan, Senin (25/1). Langkah ini adalah upaya pemerintah baru meninjau aturan administrasi yang ditetapkan Donald Trump atas kelompok yang berpihak pada Iran sebagai organisasi teroris asing.
Langkah tersebut tampaknya dirancang untuk menghilangkan ketakutan perusahaan dan bank yang terlibat dalam perdagangan komersial ke Yaman. Departemen Keuangan dalam Pertanyaan yang Sering Diajukan secara khusus, menyatakan bahwa bank asing tidak akan terkena sanksi jika secara sadar melakukan atau memfasilitasi transaksi untuk Houthi.
Lisensi Departemen Keuangan yang baru dikeluarkan memungkinkan semua transaksi yang melibatkan grup Houthi atau entitas apa pun dengan memiliki 50 persen atau lebih hingga 26 Februari 2021.
"Ini pada dasarnya menghapus seluruh efek penunjukan sambil memberikan kesempatan kepada pemerintahan Biden untuk membuat keputusan sendiri daripada terjebak dengan keputusan Mike Pompeo," kata mantan pejabat Departemen Keuangan di bawah Pemerintahan Barack Obama, Brian O'Toole.
Mantan menteri luar negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam sehari sebelum Presiden Joe Biden menjabat. Langkah itu tetap dilakukan meskipun ada peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok bantuan bahwa hal itu akan mendorong Yaman ke dalam kelaparan skala besar.
Pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, PBB, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari penunjukannya. Akan tetapi pejabat PBB dan kelompok bantuan mengatakan pemotongan itu tidak cukup dan menyerukan keputusan itu dicabut.
Departemen Luar Negeri AS pada pekan lalu mengatakan telah memulai peninjauan penunjukan. Mereka bekerja secepat mungkin untuk menyimpulkan proses dan membuat keputusan.
Koalisi militer pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015. Mereka mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi dalam perang yang secara luas dianggap sebagai konflik proksi antara sekutu AS, Arab Saudi, dan Iran. Pejabat PBB mencoba menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang karena penderitaan Yaman juga diperburuk oleh keruntuhan ekonomi dan pandemi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
