IHRAM.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2020 adalah penurunan yang paling parah.
Diketahui, IPK Indonesia mengalami kemerosotan sebesar tiga poin menjadi 37 dari sebelumnya berada pada skor 40 pada 2019. Indonesia pun turun ke peringkat 102 dari sebelumnya peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei pada 2019.
"Pernah punya Ambisi mudah-mudahan tahun 2019 bisa sampai 50 gitu, tapi sampai 40 kita sudah gembira. Karena rata-rata naik terus setiap tahun, tapi ini kejatuhan terparah sekarang menjadi tiga poin," kata Mahfud dalam peluncuran CPI Indonesia 2020 yang digelar secara daring, Kamis (28/1).
Mahfud mengakui, menurunnya skor CPI Indonesia merupakan catatan serius. Oleh karenanya, Kementeriannya juga konsen pada upaya pemberantasan korupsi.
"Kita tahu tadi alasan-alasannya, Oleh sebab itu, ini penting ini bagi saya di Kementerian Polhukam," ujar Mahfud.
Ia pun tak memungkiri, isu pemberantasan korupsi merupakan salah satu dari empat tugas kerja yang diberi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni, perlindungan hak asasi manusia, pemberantansan korupsi, penegakan hukum dan penyelesaian radikalisme melakukan atau melakukan deradikalisasi. "Itu ternyata di bidang korupsi itu mengalami penurunan dengan alasan-alasan," ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan, menurunnya IPK juga disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yakni pengurangan hukuman oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat putusan kasasi maupun peninjauan kembali (PK) lantaran banyaknya terpidana korupsi berbondong-bondong mengajukan upaya hukum PK.
"Tahun 2020 itu marak sekali korting hukuman pembebasan oleh Mahkamah Agung atau pengurangan hukuman oleh Mahkamah Agung terhadap orang-orang yang divonis oleh pengadilan di bawahnya, bahkan di Mahkamah Agung sendiri pada tingkat kasasi kalau tidak bebas di kasasi, kadang kala juga dikurangi di PK dan sebagainya," kata Mahfud.
Menurut Mahfud dugaan itu dinilai tepat karena korting hukuman koruptor berimbas pada persepsi korupsi Indonesia yang kini hanya memeroleh angka 37 poin atau sama dengan Gambia. Bahkan berdasarkan penelitian TII, IPK Indonesia berada di bawah Timor Leste yang memeroleh angka 40 poin.
"Itu saya sudah menduga ini akan terjadi sesuatu, tapi ini negara, saya tidak ingin mengkotak-kotakan itu kan bukan pemerintah, itu tidak bisa," ucap Mahfud.
Selain itu, masifnya kritik terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berdampak pada merosotnya IPK Indonesia. "Saya sudah menduga bahwa ini akan menimbulkan persepsi buruk di dunia internasional, dunia hukum mengenai pemberantasan korupsi, melemahnya pemberantasan korupsi," kata Mahfud.
CPI 2020 menggunakan sembilan sumber data. Dari sembilan sumber data itu, hanya satu sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia tahun 2020, yakni World Justice Project - Rule of Law Index.
Kemudian, tiga sumber data mengalami stagnasi, yakni World Economic Forum Eos, Bertelsmann Foundation Transformation Index, dan Economist Intelligence Unit Country Ratings. Sementara lima sumber data mengalami penurunan, yakni PRS International Country Risk Guide, IMD World Competitiveness Yearbook, Global Insight Country Risk Ratings, PERC Asia Risk Guide, dan Carieties of Democracy Project.
Skor dan ranking Indonesia pada tahun 2020 sama dengan negara Gambia. Adapun di dunia internasional, skor yang diraih Indonesia berada di bawah angka rata-rata CPI internasional yakni skor 43. Meskipun, 60 persen dari 180 negara di dunia pun stagnan dalam perolehan skor IPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
